Inionline.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut sudah mencairkan Rp7,45 triliun untuk perbaikan jalan dan jembatan di seluruh Indonesia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menjelaskan upaya Jokowi untuk terus memperbaiki jalan, yang merupakan infrastruktur mempengaruhi produktivitas dan mobilitas, sudah mulai dieksekusi.
“Dari Rp14,64 triliun usulan, kami telah menyiapkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan sudah segera dicairkan, bahkan sudah dimulai kontraknya Rp7,45 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (24/7).
“Sedangkan Rp7,20 triliun sedang dalam proses penyelesaian. Ini artinya 2.740 km jalan akan diperbaiki dan 1.350 jembatan juga akan diperkuat dan diperbaiki,” ia merinci.
Ani, sapaan akrabnya, berharap proses pencairan anggaran perbaikan jalan dan jembatan rusak ini bisa mengakselerasi kegiatan ekonomi Tanah Air. Ia yakin bakal muncul kegiatan ekonomi dan penyerapan anggaran yang berkualitas di semester II 2023 nanti.
Sebelumnya, Sri Mulyani sempat disenggol oleh Komisi V DPR RI terkait lamanya pencairan anggaran jalan rusak kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Padahal, Jokowi sudah getol blusukan ke berbagai daerah, seperti Lampung hingga Jambi.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan mengatakan proses pengalokasian anggaran di Kemenkeu sulit. Pada akhirnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan jajaran tak kunjung bergerak mengeksekusi Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Inpres ini ramai karena cawe-cawe Sri Mulyani. Gini nih kalau urus hal teknis. Harusnya kalau uangnya sudah ada, ya serahkan saja ke PUPR. Begini nih kalau cawe-cawe,” kritik Irwan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/7).
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga menyinggung soal anggaran perbaikan jalan rusak yang tak kunjung cair. Ia meminta pembahasan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) agar Menkeu Sri Mulyani sadar pentingnya kucuran duit tersebut.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan keuangan memegang kunci vital untuk mengeksekusi inpres tersebut. Ia pun berkelakar apa harus Presiden Jokowi keliling terlebih dahulu ke seluruh daerah untuk mengecek jalan rusak tersebut.
Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyebut usulan tahap I dari pihaknya sebesar Rp14,64 triliun memang tidak langsung disetujui seluruhnya oleh Kemenkeu. Meski begitu, ia mengatakan pencairan dilakukan melalui revisi DIPA Kementerian PUPR.
“Usulan tahap I ini dari hasil pertimbangan Kemenkeu yang diproses saat ini untuk proses revisi DIPA. Ini untuk peningkatan jalan dan jembatan dengan lokus pada pemerintah daerah (pemda) kapasitas rendah dan sangat rendah, sesuai peraturan menteri keuangan (PMK) tentang kapasitas fiskal daerah,” tuturnya.
