Inionline.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi tudingan DPR terkait cawe-cawe yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani menghambat pencairan anggaran perbaikan jalan rusak.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan menyebut proses pengalokasian anggaran di Kemenkeu sulit sehingga dananya lama cair ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan Kementerian PUPR mengajukan anggaran sebesar Rp14,6 triliun untuk mengeksekusi Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Berdasarkan assessment Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, dana yang disetujui pada tahap pertama sebesar Rp7,5 triliun.
Sementara untuk sisanya, Kemenkeu masih menunggu dokumen pendukung yang belum disampaikan Kementerian PUPR.
“Kami masih menunggu kelengkapan. Tentu kami juga menghormati proses administrasi di sana,” kata Prastowo, Rabu (4/7).
Ia menambahkan Kemenkeu akan mendukung percepatan pencairan dana selama persyaratan telah dipenuhi.
“Untuk itu kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi,” kata Prastowo.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan menyebut proses pengalokasian anggaran di Kemenkeu sulit hingga membuat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan jajaran tak kunjung bergerak mengeksekusi Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Inpres ini ramai karena cawe-cawe Sri Mulyani. Gini nih kalau urus hal teknis. Harusnya kalau uangnya sudah ada, ya serahkan saja ke PUPR. Begini nih kalau cawe-cawe,” kritiknya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/7).
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga menyinggung soal anggaran perbaikan jalan rusak yang tak kunjung cair. Ia bahkan meminta pembahasan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) agar Menkeu Sri Mulyani sadar pentingnya kucuran duit tersebut.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan keuangan memegang kunci vital untuk mengeksekusi inpres tersebut. Ia pun berkelakar apa harus Presiden Joko Widodo (Jokowi) keliling terlebih dahulu ke seluruh daerah untuk mengecek jalan rusak tersebut.
“Titip di Badan Anggaran (Banggar) disampaikan supaya Kemenkeu memperhatikan hal ini. Dipertegas juga skenario pemerintah terkait jalan daerah ini apa,” tegas Lasarus.
“Atau tunggu Presiden (Jokowi) keliling? Siapa yang kuat undang Presiden, itu daerah yang dapat banyak. Berkelahi lah kita undang Presiden. Apakah begitu kita urus negara ini? Fair-fair-an saja ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyebut usulan tahap I dari pihaknya adalah Rp14,64 triliun untuk memperbaiki jalan daerah yang rusak di Indonesia. Namun, Sri Mulyani tidak langsung menyetujui seluruhnya dengan melakukan penahapan.
