Inionline.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui permasalahan lapangan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 ada di semua daerah.
Dia meminta anak buahnya untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Ia ingin berbagai persoalan itu diselesaikan dengan baik-baik.
“Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi, ada semuanya, tetapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan,” kata Jokowi di Kota Bengkulu, Kamis (20/7).
Jokowi mengatakan pendidikan anak-anak harus menjadi prioritas. Ia ingin pemerintah, baik di pusat maupun daerah, memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan mengakses pendidikan.
“Anak-anak kita harus diberikan peluang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya,” ucapnya.
PPDB 2023 memicu polemik di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatalkan penerimaan 4.791 siswa karena melakukan kecurangan dengan memanipulasi domisili.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan 23 peserta PPDB menggunakan kartu keluarga orang lain. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta maaf dan berjanji akan mengevaluasi hal itu.
Komisi X DPR mempertanyakan kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Mereka berniat memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim buntut sengkarut PPDB 2023.
“Saya merasa Satgas PPDB Kemendikbud tidak efektif, menyerahkan begitu saja kepada mekanisme di lapangan, di daerah. Dan itu di daerah merasa tidak ada pantauan, tidak ada monitoring,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7).
