Inionline.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melakukan penilaian kinerja pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat secara virtual, tak terkecuali Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Penilaian delapan aksi penurunan stunting ini dihadiri langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Syarifah Sofiah dan OPD terkait di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Selasa (4/7/2023).
“Jadi beberapa hal terkait dengan regulasi, kelembagaan, pendataan, kolaborasi, inovasi dan penanganan stunting di 27 kota/kabupaten selama 2022 dilakukan penilaian oleh Provinsi Jawa Barat,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi.
Pihaknya menyampaikan progres yang sudah Kota Bogor lakukan terkait dengan kegiatan stunting yang sudah dijalankan selama 2022. Sebut saja program Bunda Peduli Stunting yang sudah ada sampai tingkat kelurahan, Kelembagaan Tim Percepatan Penanganan Stunting yang diketuai Wakil Wali Kota Bogor juga SK-nya sudah sampai tingkat kelurahan.
“Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) ada program pendampingan, yakni Tanggap Lengitkeun Stunting (Talas Bogor), serta ada pula program Ibu Anak Tangguh Kota Bogor (Batagor) dari Childfund, bersama Warga Upadaya berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bogor untuk pendampingan penanganan stunting di Kota Bogor,” katanya.
Tak hanya itu, demi mewujudkan zero new stunting alias tidak ada stunting baru di Kota Bogor. Pemkot Bogor melakukan pendekatan penanganan stunting kepada Calon Pengantin (Catin) dengan memberikan tablet penambah darah kepada Catin. Program ini diapresiasi Provinsi Jawa Barat karena Kota Bogor sudah memberikan tablet penambah darah kepada 80 persen Catin sejak 2022. Sementara di Provinsi saja pemberian tablet penambah darah belum dianggarkan.
“Dan di tahun ini program yang menjadi unggulan di Kota Bogor yakni setiap ASN berkontribusi memberikan 1,5 kg telur per bulan selama enam bulan untuk pemberian makanan tambahan bagi anak stunting di Kota Bogor,” jelasnya.
Ia melanjutkan, angka stunting Kota Bogor berdasarkan data Bulan Penimbangan Balita (BPB) sebesar 5,25 persen, sementara dari SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) yakni survei yang dilakukan BKKBN angka stunting Kota Bogor berada di angka 18,7 persen. Perbedaan angka ini kata Rudy, karena survei SSGI hanya dilakukan berdasarkan sampling. Sementara data Kota Bogor berdasarkan by name by address di 980 posyandu yang dibina di masing-masing puskesmas.
“Tadi kami sandingkan juga antara data SSGI dengan data BPB. Sesuai dengan target nasional, Kota Bogor harus menurunkan angka stunting sampai di bawah 14 persen,” katanya.
