Bogor, Inionline.id – Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Mochamad Ichsan Maoluddin menuding program pembagian hewan qurban Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak tepat dalam teknis pembagiannya.
Pasalnya Komisi II DPRD Jawa Barat hanya menerima laporan soal kesehatan dan kelayakan hewan qurban yang ada di Jawa Barat.
“Secara teknis, program pembagian hewan qurban Pemprov Jabar harusnya beriringan dengan program advokasi Komisi II seperti halnya program rutilahu yang bisa diakses dan diadvokasi Komisi IV DPRD Jabar,” ujarnya, Minggu (02/07/2023).
“Kemudian pembagiannya atas rekomendasi Pemprov, ini kami (Komisi II) sayangkan, sesungguhnya yang punya peran untuk mengadvokasi itu melalui komisi II, jadi justru pola komunikasinya Pemprov Jabar tidak ada,” lanjut Ichsan.
Dirinya berharap karena Dinas Peternakan Jawa Barat merupakan mitra kerja Komisi II paling tidak dapat mendapat akses minimal membagikan komoditi hewan kurban itu kepada masyarakat Jawa Barat.
Legislator PKS ini juga mencatat temuan indikasi pengiriman komodoti hewan qurban lewat jalur tol mengalami pengecekan yang tidak detail.
“Kalau yang lewat tol lebih tidak detail, karena kalau di jalan arteri itu kan sample kemudian dicek di lab hasilnya oke, aman, berangkat, kalau di tol mungkin pengecekannya hanya random saja,” tandasnya.
