Inionline.id – Buntut gaduh kebijakan dan pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Komisi X DPR bakal memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
Anggota Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan pihaknya ingin meminta penjelasan Nadiem terkait permasalahan PPDB yang terus terjadi sejak berjalan dari 2017 sampai tahun ini.
“Saya merasa Satgas PPDB Kemendikbud tidak efektif, menyerahkan begitu saja kepada mekanisme di lapangan, di daerah. Dan itu di daerah merasa tidak ada pantauan, tidak ada monitoring,” kata Nadiem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7).
Huda menyebut pemanggilan Nadiem sedianya dijadwalkan pada hari ini. Namun, Nadiem sedang dalam masa cuti sehingga Komisi X hanya melakukan pemanggilan terhadap eselon I Kemendikbudristek.
Huda masih belum bisa memastikan kapan jadwal pasti pemanggilan terhadap Nadiem. Ia menekankan agar Nadiem dan seluruh jajarannya segera mengambil langkah cepat dan memberikan solusi sehingga kegaduhan PPDB yang dilaporkan di sejumlah daerah segera teratasi.
“Tadinya hari ini, kebetulan Mas Nadiemnya cuti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Huda juga mengaku sudah mendapatkan banyak laporan terkait keluhan wali murid terkait sistem PPDB zonasi. Ia juga menyoroti temuan ratusan pendaftar PPDB di Kota Bogor yang tidak sesuai domisili sebagaimana tercatat pada kartu keluarga (KK).
Huda menyinggung masalah seperti itu bisa juga diatasi oleh Kemendagri dengan memberikan surat kepada kelurahan bahwa terdapat potensi sanksi bagi RT/RW yang mengeluarkan keterangan domisili yang tidak sesuai aturan.
Menyikapi banyaknya laporan terkait PPDB, Huda juga mengusulkan agar Nadiem terjun langsung sebagai pemimpin Satgas PPDB.
“Saya merekomendasi Satgas PPDB mengambil peran cepat dan efektif. Maka saya minta Mas Menteri Nadiem sendiri yang memimpin Satgas PPDB,” ujarnya.
