Inionline.id – Untuk menyelesaikan segala urusan berkaitan dengan kedaulatan data, e-commerce, Internet of Things (IoT), hingga implementasi Artificial Intelligence (AI) di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Jokowi menilai posisi Menkominfo beserta wakil masih kurang untuk menyelesaikan PR besar itu dalam waktu singkat hingga masa jabatannya habis di 2024.
“Kita bantu lagi dengan Satgas, memang kita waktunya mepet sekali. Nanti ada Satgas,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).
Jokowi belum membeberkan siapa yang bakal memimpin Satgas tersebut. Ia menyebut nantinya Satgas akan berkoordinasi Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Wamenkominfo Nezar Patria.
“Karena ini bukan persoalan mudah,” imbuhnya.
Terpisah, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut dirinya akan mengikuti arahan presiden soal pembentukan Satgas Kominfo itu.
“Nanti pokoknya kita ikuti apa yang diperintah presiden,” ujar Budi.
Budi menyebut dirinya bersama Nezar akan menyelesaikan PR besar di Kemenkominfo satu-persatu. Ia selanjutnya memastikan keamanan data akan menjadi fokus mereka selama menjabat.
Selain itu, permasalahan dalam pengawasan media sosial hingga digitalisasi serta e-commerce akan dikaji dan ditindaklanjuti. Ia juga memastikan bakal membangun narasi damai di media sosial menyambut kontestasi politik 2024.
“Banyak dinamika ini, bukan diskusi satu hari kita paham. Ini teknologi baru digitalisasi, tentu banyak masalah nanti kita kaji cepat lalu kita eksekusi,” ujarnya.
Adapun Budi dilantik sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate yang terjerat kasus korupsi pengadaan menara BTS BAKTI Kominfo. Budi merupakan Ketua Umum Projo, relawan pendukung Jokowi.
Ia sebelumnya sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Maka, dengan dilantiknya Budi sebagai Menkominfo, kursi menteri NasDem di kabinet Jokowi pun berkurang. Kini, hanya ada dua menteri dari NasDem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
