Bogor, Inionline.id – Calon Presiden (Capres) koalisi Perubahan (PKS, Nasdem, Demokrat) Anies Baswedan bertemu dengan 14 organisasi buruh se-Bogor raya di Rumah makan Saung Priangan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/07/2023).
14 organisasi buruh tersebut ialah :
1. Serikat Pekerja Nasional (SPN)
2. Serikat Pekerja Aqua Grup (SP-Aqua)
3. Serikat Pekerja Indocement (SP-Indocement)
4. Serikat Buruh Pabrik Garment dan tekstil (SB-Gartek)
5. Serikat Pekerja Buruh Pabrik Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (SP-RTMM)
6. Serikat Pekerja/Buruh Daring (SP-Speed)
7. Serikat Pekerja/Buruh Pabrik Kimia Energi Pertambangan (SP-KEP)
8. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia 98 (PPMI 98)
9. Serikat Buruh Pabrik Logam Energi Metal (SP-LEM)
10. Forum Buruh Bogor
11. Forum Buruh Perempuan
12. Serikat Pekerja Pabrik Logam Mesin Elektronik (SP-Lemonik)
13. Kelompok Kerja Sub-Unit Angkutan 05 (KKSU-05)
14. Serikat PHRI (Persatuan Hotel Republik Indonesia)
Selain soal kesehatan dan pendidikan semua kelompok buruh ini kompak menyuarakan agar Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dicabut.
Seperti yang disuarakan oleh Mujimim selaku Ketua SP-KEP yang juga menegaskan agar Omnibus Law dicabut atau dihapus.
“Tuntutan kami seandainya beliau menjadi Presiden, yang pertama adalah keterkaitan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini benar-benar Undang-Undang tersebut sudah menyengsarakan kaum buruh hari ini dan masa depan,” ujarnya.
Mujimim menilai terjadi degradasi nasib nuruh dengan adanya Undang-Undang tersebut.
Merespon hal ini, Anies mengatakan bahwa tuntutan buruh seperti ini tidak hanya terjadi di Bogor, di daerah lain yang banyak pekerja buruhnya juga mengeluhkan soal Omnibus Law.
“Aspirasi yang dirasakan di masyarakat dirasakan, apalagi di buruh dan terungkapkan berulang-ulang dalam setiap pertemuan dan itu menunjukkan bahwa ada masalah yang harus kita bereskan sama-sama,” tukasnya.
“Pesan utamanya adalah, mereka menginginkan agar ada peningkatan kesejahteraan di kalangan buruh, ada yang berbicara tentang bagaimana buruh perempuan itu perlu mendapatkan perhatian, mendapatkan perlindungan kemudian juga sebagian berbicara mengenai problem tahunan, yaitu UMP yang menimbulkan perasaan ketidakpastian bagi semua, baik pengusaha maupun buruh,” katanya.
Belajar dari semasa dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies akan bekerka dengan prinsip kesetaraan didalam distribusi pendapatan agar dua-duanya menunggak yang memberikan lapangan pekerjaan juga usahanya membesar yang membawa tenaga bekerja di dalam usaha itu juga meningkat kesejahteraan,” imbuhnya.
“Variasinya nanti banyak, bermacam-macam item-itemnya, tapi kita ingin agar apa yang pernah kami kerjakan di Jakarta sebagai prinsip-prinsip untuk memberikan kesetaraan itu Juga menjadi pegangan ketika nanti bila diamanati untuk dilaksanakan,” pungkas Anies.
