Inionline.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan pembinaan terhadap sejumlah pemerintah desa di Papua setelah kepolisian mengungkap kemungkinan dana desa mengalir ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo mengatakan selama ini Kemendagri telah melakukan pembinaan ke perangkat desa. Kemendagri akan melanjutkan kebijakan itu setelah ada isu dana desa mengalir ke KKB.
“Langkah pembinaan baik secara berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi terus dilakukan,” kata Eko melalui pesan singkat, Jumat (9/6).
Eko tak menerangkan apakah akan ada langkah khusus mengenai aliran dana desa ke KKB. Ia hanya memastikan Kemendagri akan bekerja sama dengan instansi lain untuk menyelesaikannya.
“Kita akan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemda terkait,” ujarnya.
Sebelumnya, Polda Papua Barat menyelidiki penggunaan dana desa di dua desa di Maybrat dan Teluk Bintuni. Kepolisian mengaitkannya dengan insiden KKB di daerah-daerah tersebut.
Polda Papua juga meminta pemerintah menyetop alokasi dana desa, khususnya ke Distrik Nduga. Kepolisian menduga ada kemungkinan uang tersebut justru mengalir ke KKB.
“Kalau ini (dana desa) tidak kita blokir, maka dana desa akan mengalir ke desa dan mereka (KKB) mungkin akan terus meminta bantuan. Mungkin untuk membeli senjata, untuk membeli makanan,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo, Kamis (8/6).
