Inionline.id – Badan Anggaran DPR RI menyetujui permintaan penambahan alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp15 triliun di tahun ini.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan dengan penambahan tersebut maka anggaran IKN yang semula disepakati sebesar Rp22 triliun dalam RAPBN 2023 menjadi Rp37 triliun.
“IKN tahun ini kami anggarkan Rp22 triliun dan pemerintah akselerat nambah Rp15 triliun tahun ini, sehingga totalnya jadi Rp37 triliun yang disetujui,” ujar Said dalam Ruang Rapat Banggar, Jumat (9/6).
Dengan total anggaran yang cukup besar ini, ia berharap pembangunan IKN bisa berjalan dengan baik, terutama untuk infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan. Sehingga, nantinya rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin melaksanakan upacara HUT RI di IKN pada 2024 bisa terwujud.
“Sehingga nanti di Juni 2024 bisa ditempati Presiden RI (Jokowi),” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa percepatan pembangunan IKN terus dilakukan, salah satunya dengan makin gencar mencari investor.
Luhut bercerita, sebagai Ketua Percepatan Pembangunan IKN, ia tidak pernah lupa mempromosikan proyek-proyek yang bisa digarap di IKN kepada investor. Terakhir, ia ‘berjualan’ di Singapura dan mengatakan investor sangat antusias.
Saat ini, pemerintah bahkan tengah menyiapkan berbagai insentif bagi investor. Tak hanya itu, percepatan kejelasan status tanah dan model bisnis serta pengembangan kawasan terus dikejar.
Sebab, Luhut melihat status dan harga tanah menjadi sangat penting agar investor tertarik masuk ke IKN.
“Semua kuncinya di tanah dan harga tanah. Valuasi ini untuk menghitung. Setiap enam bulan harga tanah akan berubah karena infrastruktur yang dibangun makin berkembang dan harus menyelesaikan dengan itu,” pungkas Luhut.
