Bogor, Inionline.id – Buntut ditemukan dan telah ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah ilegal di Limo, Kota Depok serta TPA Cipayung yang sudah melebihi kapasitas menjadi pekerjaan rumah yang rumit bagi Pemerintah Kota Depok soal sampah.
Kabupaten Bogor pun tak kalah rumit, hingga saat ini TPA Galuga masih didominasi oleh sampah dari Kota Bogor dibanding Kabupaten Bogor.
Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo yang digadang-gadang menjadi solusi masalah sampah bagi Kota Depok dan Kabupaten Bogor hingga hari ini tak kunjung dibuka.
Menyikapi masalah ini, anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor H. Supono menduga ada malpraktik di TPPAS Nambo.
“Sebenarnya TPPAS Nambo itu sudah harus dua tahun yang lalu sudah running, tapi oleh karena malpraktik sehingga sampai sekarang belum tuntas,” ujarnya.
“Akibatnya sekarang di takeover oleh Jasa Sarana yang Jasa Sarana juga memerlukan pihak ketiga dan bahkan APBD kita juga sudah dikucurkan tidak kecil juga dengan harapan secara bertahap tahun 2023 ini sudah bisa operasi,” lanjut Supono.
Dirinya menambahkan, dengan timbulnya berita di Depok yang sudah overload serta Kabupaten Bogor dengan kasus serupa, sesungguhnya bukan sekarang, hal ini terjadi sudah jauh-jauh hari yang lalu sudah overload.
“Dengan munculnya TPA liar dan juga yang diluar kontrol, bisa jadi atau sebenarnya terketahui tapi karena memang terpaksa sehingga bukan ditempat yang diperuntukan untuk pembuangan terjadi karena memang masyarakat sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditampung di TPA-TPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kota mapupun Kabupaten Bogor maupun di Depok,” katanya.
karena itu politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendorong agar TPPAS Nambo segera dibuka.
“Karena kami (DPRD Jabar) sudah gelontorkan dana untuk paling tidak ditangani oleh Jasa Sarana, segeralah dibuka walaupun dengan kapasitas yang kalau kemarin juga walaupun tidak sampai seharusnya sekitar berapa puluh ribu, katakanlah sekarang yang muatnya berapa ton yasudah silahkan bisa di aktivasi sambli kemudian nanti melihat kekurangan yang perlu dibenahi,” tukas Supono.
“Jadi artinya menggelontorkan dananya sekarang dari APBD Provinsi itu terlihat oleh masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat di Depok maupun juga di kabupaten Bogor,” pungkasnya.
