Inionline.id – Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengungkap temuan transaksi janggal senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurutnya, temuan itu berdasarkan pada 160 laporan yang dilayangkan sepanjang 2009 hingga 2023. Ia menyebut ada sekitar 460 pegawai Kemenkeu yang terlibat.
Mahfud mengatakan transaksi janggal ini berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar.
Berikut poin-poin temuan transaksi janggal di Kemenkeu versi Mahfud MD:
Mayoritas di Ditjen Pajak dan Bea Cukai
Mahfud mengatakan transaksi mencurigakan Rp300 triliun itu sebagian besar berada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
“Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” kata Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta, Rabu (8/3).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut temuan transaksi janggal hingga ratusan triliun tersebut harus dilacak.
Ada 460 orang terlibat
Mahfud menyebut setidaknya ada sekitar 460 pegawai Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi janggal tersebut.
“Ada 160 laporan lebih sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasinya,” kata Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Rabu (8/3).
“Sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun, tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respons,” sambungnya.
Sindir Kemenkeu telat respons
Mahfud pun menyindir Kemenkeu atas laporan transaksi janggal Rp300 triliun sepanjang 2009 hingga 2023 yang tak kunjung ditindaklanjuti karena kesibukan di kementerian tersebut.
Menurutnya, laporan menumpuk lantaran persoalan transaksi janggal itu hanya sesekali direspons, seperti ketika sudah terendus publik layaknya kasus Rafael Alun Trisambodo atau eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji yang terseret kasus suap pajak.
“Itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja, menurut saya,” ujarnya.
Serahkan laporan ke PPATK
Mahfud mengaku telah menyerahkan laporan mengenai transaksi janggal senilai Rp300 triliun itu kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Hal yang sama dilakukan oleh PPATK. Ivan mengaku juga telah mengirim laporan tersebut kepada Kemenkeu.
“Sudah kami serahkan ke Kemenkeu sejak 2009 sampai dengan 2023,” ujar Ivan saat dikonfirmasi, Rabu (8/3).
Apresiasi Sri Mulyani
Mahfud tetap mengapresiasi Sri Mulyani dalam mengusut laporan transaksi janggal hingga triliunan rupiah. Ia menyadari terjadi pergantian menteri hingga empat kali di Kemenkeu sejak 2009.
“Saya sangat hormat dan salut kepada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat untuk membersihkan itu sudah lama, mengambil tindakan-tindakan hebat tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani, itu ganti menteri (keuangan) sudah empat kali karena sejak 2009 tak bergerak,” kata Mahfud.
