Inionline.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghormati putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi administrasi (vermin) perbaikan terhadap Partai Prima sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024.
“Kami hormati hak Prima untuk mengajukan keberatan atas proses administrasi di Bawalsu. Kami menghormati putusan Bawaslu,” ujar anggota KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta dilansir Antara, Senin (20/3).
Hal tersebut, lanjut Afif, sapaan akrab Mochammad Afifuddin, sejalan dengan sikap KPU RI yang menghormati kewenangan Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pemilu di Indonesia.
Ia menyampaikan sebagai pihak yang mewakili KPU selaku pihak terlapor untuk menghadiri sidang pembacaan putusan terkait dengan laporan Nomor 001/LP/Adm/Bwsl/00.00/III/2023, dia akan menyampaikan detail hasil putusan Bawaslu tersebut kepada segenap jajaran KPU dalam sidang pleno.
“Selanjutnya, saya akan melaporkan ke pleno atas putusan sidang pada hari ini,” kata dia.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melakukan verifikasi administrasi (vermin) perbaikan terhadap Partai Prima sebagai calon peserta Pemilu 2024.
Putusan yang dibacakan oleh Bagja tersebut terkait dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilayangkan oleh Partai Prima terhadap KPU kepada Bawaslu RI.
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, Bawaslu menilai KPU sebagai pihak terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
“Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Partai Prima,” ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat membacakan putusan dalam Sidang Putusan Laporan Nomor 001/LP/Adm/Bwsl/00.00/III/2023 di Ruang Sidang Bawaslu RI, Jakarta, Senin.
Bagja pun menyampaikan Partai Prima dapat menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan vermin berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi sebelum Perbaikan Menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) paling lama 10×24 jam sejak dibukanya akses Sipol bagi Prima oleh KPU RI.
