Bogor, Inionline.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat menerima keluhan guru madrasah diniah di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor saat mengadakan reses II tahun sidang 2022-2023, Jum’at (17/02/2023).
Haji Saenan yang mengaku sudah menjadi pengajar madrasah diniah selama puluhan tahun menyayangkan kondisi kebijakan terhadap madrasah diniah hari ini.
“Perjuangan kami beserta rekan-rekan dari 40 Kecamatan kami mengusulkan bahwa Madrasah Diniah ingin di Perdakan, sampai hari ini dari tahun 2010 katanya sudah sampai perdanya teranyata masih belum, belum di acc, belum diterima makanya sangat miris madrasah diniah ketika dicari di web tidak ada,” ujarnya.
Selain itu Haji Saenan juga berharap agar para tenaga pengajar madrasah diniah kembali menerima honor dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Zamannya Gubernur Bapak Aher alhamdulillah guru diniah dapat insentif dari kang Aher sebesar satu juta dua ratus per-tahun, sekarang juga sudah ganti Gubenur tidak ada dananya,” ucapnya.
Merespon aspirasi ini Ru’yat mengatakan bahwa Perda diniah di Provinsi Jawa Barat sudah ada.
“Tinggal political will ketika payung hukumnya sudah ada, maka itu sebagai dasar pengalokasian anggaran agar para katakanlah guru atau mungkin hal-hal faktor pendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diniah, bisa mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah,” katanya.
Mantan Wakil Walikota Bogor ini menegaskan bahwa aspirasi permohonan bantuan insentif terhadap para guru madrasah diniah ini akan didorong olehnya agar kembali diberlakukan.
“Jadi apa yang sudah menjadi kebijakan yang baik pada zaman Gubernur Pak Aher itu harusnya ditingkatkan dan dipertahankan bukan dihilangkan,” imbuhnya.
“Ini menjadi pembelajaran bagi para pemimpin bilamana ada kebijakan yang memang sangat baik harusnya dipertahankan, bahkan ditingkatkan bukan dihilangkan, jadi bukan hanya mengikuti selera Gubernur, jangan hanya alun-alun yang diperbanyak, justru yang kebijalannya dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (JC)
