Inionline.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin ada Kota Pisang di Indonesia. Keinginan itu ia sampaikan saat membahas pencitraan atau branding sebuah kota demi memacu pertumbuhan ekonomi.
Menurut Jokowi kota-kota di Indonesia sejauh ini banyak yang memiliki branding sama. Dia lalu menyinggung daerah-daerah di Indonesia banyak yang menjuluki diri sebagai kota beriman, kota berseri, dan lainnya.
“Buatlah brand kota sesuai dengan potensi dan keunggulan kita masing-masing. Bisa misalnya kota pisang, kenapa tidak? Bisa kota ikan, kenapa tidak? Bisa kota musik, kenapa tidak? Bisa kota mebel, kenapa tidak?” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul, Bogor, Selasa (17/1).
Jokowi lalu mencontohkan konsistensi Kota Davao di Filipina yang menjuluki dirinya kota pisang. Semua aspek di kota itu, kata dia, berkaitan dengan pisang.
Begitu pula dengan High Point di Amerika Serikat. Daerah itu melabeli diri mereka sebagai kota mebel.
Jokowi merasa daerah-daerah di Indoneaia bisa meniru hal itu. Dia mencontohkan Jepara yang bisa menjadi kota meubel dan Bandar Lampung yang bisa menjadi kota pisang.
“Kenapa Jepara tidak melakukan hal yang sama mem-branding kotanya, tetapi konsisten membangun semua potensi yang dimiliki kota itu?” ucapnya.
Dia melanjutkan, “Pisang, Lampung itu bisa pisang. Kota pisang atau kota nanas.”
Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah se-Indonesia yang dibuka Jokowi di Sentul itu rencananya bakal ditutup Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Sebelumnya, Kapuspen Kemendagri Benni Irwan mengatakan Rakornas Kepala Daerah se-Indonesia diisi materi mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, investasi dan kemudahan perizinan, penanganan Covid-19, kekerdilan pada anak, kemiskinan dan jaring pengaman sosial, serta stabilitas politik, hukum, keamanan dan pengawasan dari para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Selain itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto daerahnya menjadi tuan rumah rakornas yang rencananya menghadirkan 2.800 orang jajaran kepala daerah dan Forkopimda se-Indonesia.
