Saat Demo Hari HAM Internasional Buruh Mendesak Pembatalan KUHP

Headline, Nasional157 views

Inionline.id – Pada akhir pekan ini buruh menggelar aksi unjuk rasa Peringatan Hari HAM Internasional. Juri Bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) Nining Elitos mengklaim total 2.000 orang mengikuti aksi unjuk rasa ini.

“Massa aksi hari ini rencananya 2.000-an orang. Aksi hari ini bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia, di mana sampai saat ini pelanggaran hak-hak mendasar rakyat semakin terimplementasi dalam berbagai regulasi, kebijakan dan dipersempit ruang-ruang demokrasi,” katanya di Jakarta pada Sabtu (10/12).

Nining menjelaskan tuntutan utama dari aksi unjuk rasa pada Hari Ham Internasional ini adalah pembatalan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), cabut omnibus law uu cipta kerja, serta selesaikan kasus pelanggaran HAM.

Berbeda, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan ada sekitar 500 orang massa dari partai buruh yang bergabung dalam aksi unjuk rasa ini.

“500-an orang. Memang kami tidak terlalu banyak, untuk menyampaikan ini sebagai peringatan awal karena bersifat seremonial hari HAM internasional. Tapi menolak RKHUP akan kami lakukan terus menerus, tidak akan pernah berhenti,” katanya kepada wartawan, Sabtu (10/12).

Said juga menjelaskan ada total 9 tuntutan yang dibawa dalam aksi unjuk rasa di akhir pekan ini, yakni penolakan terhadap UU KUHP, penolakan omnibus lawa UU Cipta Kerja, serta reforma agraria dan kedaulatan pangan.

“Kami juga tolak outsourcing, outsourcing adalah modern slavery, pelanggaran tertinggi HAM. Kelima kami minta usut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM yang direkomendasi KOMNAS HAM, usut tuntas kasus Munir, kasus Kanjuruhan, dan kasus-kasus lain, usut tuntas,” ujar Said.

Selain itu katanya, buruh juga meminta jaminan sosial, jaminan sosial adalah bagian dari HAM. Jaminan yang dimaksud mulai dari jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, hingga jaminan air bersih dan jaminan pengangguran.

Kemudian, massa juga menolak upah murah, atau upah naik tidak sesuai dengan harapan. Lalu, massa aksi juga meminta untuk memastikan pemberantasan korupsi.

“Bila ini tidak didengar, Partai Buruh akan organisir aksi 25 ribu buruh, petani, nelayan, dan unsur kelas pekerja lainnya pada 15 Desember akan kembali turun ke jalan,” tutur Said.