Bogor – Direktir Sosial Bisnis Comunity (SBC) Muhamad Burhani mengaku sangat puas dengan suksesnya penyelenggaraan Bogor Discusion Club’ yang melibatkan para tokoh dari berbagai kalangan. Menurutnya, Acara yang diselenggarakan di M -One Hotel, Senin (19/12) ini, sebagai awal pergerakan untuk terciptanya keterbukaan publik bagi penyelenggara pemerintahan ataupun lembaga lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
“Diakusi ini merupakan langkah awal untuk mempersatukan gagasan para tokoh dari berbagai kalangan untuk percepatan pembangunan, keterbukaan informasi publik, dan menjamin kenyamanan investasi di Kabupaten Bogor. Sampai saat ini masyarakat masih merasa enggan berurusan dengan hukum atau administrasi di Kabupaten Bogor, tidak sedikit masalah laporan masyarakat tidak ditindak lanjuti bahkan malah didikan bahan bagi oknum aparat untuk mendapatkan keuntungan sendiri.” Tegas mantan Ketua KNPI periode 2015 – 2018 itu.
Tujuannya diskusi yang mengarah soal Oligarki (struktur kekuasaan/pemangku kebijakan, red), ini Kata Burhani, selanjutnya agar Bogor menjadi wadah demi menyerap aspirasi masyarakat Bogor khususnya melalui forum diskusi seperti yang tengah dilakukannya BDC.
Dalam kesempatan tersebut, kritik keras disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, tokoh nasional senior ini menegaskan bahwa oligarki tersebut merupakan prodak dari rezim “Sampah” dari demokrasi yang terbentuk hingga sampai saat ini. Menurutnya, demokrasi yang diperjuangkan pada tahun 1998 oleh aktivis mahasiswa dan masyarakat kemudian diwujudkan dalam proses pemilu langsung dalam memilih anggota DPR RI, dan kepala daerah setempat yang notabane nya telah dibajak oleh kekuatan-kekuatan elite.
“Hasilnya adalah sampah demokrasi, ya oligarki ini. Karena oligarki ini merupakan penguasa dari segelintir orang yang mana mereka juga membutuhkan penompang yang kuat yaitu sumber daya atau risosis ekonomi,” tegas pria yang akrab disapa STS ini.
Reaksi keras juga disampaikan Ketua Umum Himpunan Petani Milenial Indonesia (HPPMI) Aldi Supriadi. Bahwa salah satu produk oligarki dan persekongkolan jahat oknum aparat adalah terjadinya silang sengketa pertanahan khususnya si Kabupaten Bogor yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah yang berpihak kepada pengembang besar untuk merampas tanah rakyat.
“Diakusi ini harus mengarah, dan menghasilkan autput yang secara langsung menolong masyarakat lemah, antara lain membongkar persekongkolan jahat pengusaha licik dan oknum pejabat pemerintah yang ikut melancarkan secara administrasi.” Tegasnya.
Sementara untuk diketahui, hadir narasumber dalam diskusi publik refleksi akhir tahun tersebut, diantaranya, CEO SBC Muhammad Burhani, Pimpinan Umum Pelita Baru HRM. Danang Donoroso, Pengamat kebijakan publik Yusfitriadi, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, pimpinan Umum BogorUpdate.com Effendi Tobing, Tokoh Pemuda Bogor Barat Dawak Faturrahman, Ketua Presidium Bogor Timur Alhafiz Rana, Aktivis/Mahasiswa Hendi, Ketua HIPMI Kabupaten Bogor Achmad Hidayat, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Irfan Darajat, Ketua Umum HPPMI Aldi Supriyadi, Ketua Umum BBR Dudi R. Mahdi serta Marcellinus, Ketua Aliansi Ormas Bersatu (AOB) Bahri Warhangan, serta Ketua PWI Kabupaten Bogor, H. Subagiyo. (PSG)
