Bandung, Inionline.id – Langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama kementerian dan bupati/ wali kota menandatangani komitmen bersama dan rencana aksi pengelolaan persampahan di Daerah Aliran Sungai Citarum yang berlaku 2022 – 2025 mendapat sorotan dari anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Asep Arwin Kotsara.
Legislator daerah pemilihan Kota Depok-Bekasi ini justru mengatakan bahwa solusi bagi masalah sampah di Jawa Barat harus dimulai dari memasukan kurikulum pendidikan penanganan sampah di sekolah.
“Pemerintah anggarkan biaya besar untuk mengatasi masalag sampah, hanya masyartakat tidak dilibatkan, dilibatkan itu artinya untuk melibatakan masyarakat perlu edukasi, maka kemarin ketika rapat di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat untuk membuat RPPLH itu saya terus terang bicara paling keras masalah edukasi,” kata Asep Arwin Kotsara kepada awak media, Kamis (01/11/2022).
“Sampai saya bicara ke Bu Kadisnya, sampai kapanpun juga kalau masalah sampah tidak ada edukasi kepada masyarakat baik tingkat anak-anak TK, SD, SMP, SMA, dewasa itu tidak dilakukan sampai kapanpun juga dijamin masalah sampah ini tidak akan selesai,” lanjut Asep Arwin.
Dirinya juga menyebutkan sejak awal tahun 1990-an kesadaran masyarakat Jepang terhadap penanganan sampah sudah luar biasa, hal ini dicatat Asep Arwin saat dirinya kuliah di negeri Sakura tersebut.
“Bagaimana Jepang ketika dia melakukan edukasi itu berpuluh-puluh tahun dan tugas pemerintah itu untuk melakukan edukasi dengan secara berkelanjutan. Artinya masalah sampah ini akan merugikan generasi selanjutnya karena akan timbul masalah lingkungan seperti longsor, bau tidak sedap dan pencemaran air tanah,” tuturnya.
Selain solusi edukasi, Asep Arwin juga menghimbau terkait 5 hal pengelolaan sampah yaitu :
1.Adanya Peraturan daerah (Perda) yang mengatur sampah
2. Penganggaran yang cukup
3. Partisipasi masyarakat
4. Penyediaan tekhnologi
5. Adanya lembaga eksekutif yang khusus menangani sampah.
