Inionline.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mencari tahu penyebab banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil.
Menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berkoordinasi dengan kementerian lain yang terkait dengan PHK ini seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
“Kami akan terus monitor secara spesifik dengan kementerian/lembaga lain,” ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (3/11).
Menurutnya, sampai saat ini kinerja dari industri tersebut sangat baik. Misalnya ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen.
Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen. “Jadi ini memang terlihat ekspor untuk produk tekstil dan alas kaki masih cukup tinggi,” jelasnya.
Pemerintah pun, kata Sri Mulyani, terus mendorong pertumbuhan industri tersebut menggunakan instrumen fiskal yang ada di Kementerian Keuangan selama pandemi covid-19. Sebab, jika disebutkan penyebabnya adalah ekspor yang turun, tapi data yang terkumpul cukup kuat dan positif.
Karenanya, pemerintah akan melakukan koordinasi untuk melihat apa penyebab terjadi banyak PHK di industri ini. Apalagi ada kemungkinan PHK terjadi akibat relokasi pabrik.
“Kami juga terus bersama K/L apakah terjadi fenomena relokasi dari pabrik-pabrik. Kita akan teliti sektoral dan daerahnya, karena mungkin ada nuansa berbeda,” ujarnya.
Kabar PHK di industri tekstil dan produk tekstil berhembus selama beberapa waktu terakhir.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.
“Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan,” ujar Jemmy.
