Bogor, Inionline.id – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Mochamad Ichsan Maoluddin menggelar reses I tahun sidang 2022-2023 di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Rabu (09/11/2022).
Dalam acara ini hadir dari BPD, LPM desa, tokoh agama, para santri dan guru-guru yang ada di wilayah Desa Antajaya.
Aspirasi pertama tercatat bahwa ada sebuah jalan desa yang kondisinya tidak ramah bagi kendaraan roda empat.
“Selama ini anggaran dari desa melalui program Samisade (Samilyar satu desa) itu tidak bisa mengcover semua jalan-jalan yang ada didesa tersebut, salah satunya akses menuju pesantren itu, masih ada kurang lebih saya kira bukan 100 meter lebih sepertinya, katanya di Samisade itu baru 200 meter yang akses kesana terbangun, sisanya ini mungkin bisa minta bantuan,” ujar Mochamad Ichsan.
Selain itu, politisi PKS ini juga mencatat agar dibangun satu SMK atau SMA di Kecamatan Tanjung Sari khususnya di dekat Desa Antajaya.
Dengan perbandingan wilayah terdekat Kecamatan Tanjung Sari yaitu Kabupaten Cianjur yang memiliki 28 SMK dari total 34 kecamatan, Mochamad Ichsan meminta kepada warga yang menyampaikan aspirasi tersebut guna meninjau kembali pihak yang membebaskan lahannya.
“Coba yakinkan apakah 28 sekolah dari 34 kecamatan itu lahannya dibebaskan oleh Provinsi atau bukan, setahu saya lahan itu tetap kewenangannya Kabupaten baru nanti pembangunan dari provinsi, jadi terkesan bisa tidak provinsi membebaskan lahan, kalau ada bilang, saya juga akan menjadi titik alasan kenapa Pemprov tidak membiayai untuk pembukaan lahannya,” tukasnya.
Khusus aspirasi jalan desa yang sudah dicatatnya, Mochamad Ichsan menjelaskan bahwa posisi jalan desa kewenangannya ada di bawah Pemerintah Kabupaten Bogor, namun tidak menutup kemungkinan apabila Pemkab tidak sanggup membiayai, Pemprov bisa membantu lewat bantuan keuangan (banke).
“Banke itu tidak gampang juga untuk bisa diakses, karena harus ada kesepahaman dengan kepala daerah karena bantuannya mungkin besar, banke itu siap tidak tim kabupaten mengelola bersinergi dengan provini dan itu yang tidak semua pokok pikiran dewan itu ke Banke, karena bankennya misalnya tidak ada akses sebanyak hibah Bansos untuk lembaga-lembaga,” tandasnya.
