Inionline.id – Optimisme Gubernur Jawa Barat terkait kondisi ekonomi Jawa Barat yang kecil kemungkinannya terimbas resesi global tahun 2023 mendapat komentar dari anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Kota Bogor ini justru mendorong agar Provinsi Jawa Barat harus menyiapkan anggaran untuk menghadapi kondisi yang tak terduga.
“Walaupun saat ini alhamdulillah kita (Jawa Barat) surplus, tetapi lihat kondisi yang ada dimana keadaanya sangat tidak menentu, ini tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi kita kedepan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, oleh karena itu tetap kita menyiapkan adanya Belanja Tidak Terduga (BTT) sehingga BTT ini jika ada sesuatu yang tidak dinginkan terjadi kita sudah siap, walaupun kondisi kita katakanlah sanggup menghadapi situasi tersebut,” papar Iwan, Sabtu (05/11/2022).
Politisi PKS ini menambahkan, proporsi anggaran yang ideal ialah bila antara kebutuhan fixed cost terpenuhi dan juga kebutuhan pembangunan semua bisa terpenuhi guna mengatasi masalah-masalah itu tapi kenyataannya belum bisa sepenuhnya terpenuhi.
Iwan juga menambahkan bahwa upaya DPRD Jawa Barat kemarin dalam penyusunan anggaran setidaknya bisa mengatasi masalah-masalah walaupun mungkin tidak sempurna 100 persen.
“Tapi mungkin kondisi ini harus kita hadapi, semoga pada masa yang akan datang ini bisa berubah, jadi situasi seperti ini kita inginnya ideal tapi kita juga harus melihat posisi kemampuan keuangan kita sehingga harus tetap seimbang, menyeimbangkan antara kebutuhan yang kita berikan kepada masyarakat tetapi diinternal kita juga tetap diperkuat, karena diinternal juga diperlukan untuk memberikan layanan bagi masyarakat,” tandasnya.
Ridwan Kamil sendiri menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dan Jawa Barat tidak akan terpengaruh resesi 2023.
“Walaupun ‘diksi’ dunia seakan menggelap, insyaallah Indonesia tetap terang benderang,” Kata Ridwan Kamil.
Gubernur dalam pendapat akhir juga menyampaikan volume anggaran 2023 direncanakan Rp34,39 triliun, target pendapatan daerah sebesar Rp33,52 triliun yang bersumber dari PAD, dan lain-lain.
Belanja daerah pada APBD 2023 diproyeksikan Rp33,31 triliun, yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
Sehingga ada selisih lebih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau surplus anggaran sebesar Rp214,45 miliar yang akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah.
Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp873,28 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2022.
Sementara pengeluaran pembiayaan daerah yang besarnya Rp1,08 triliun akan digunakan untuk pemenuhan dana cadangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024, pembayaran cicilan pokok utang, dan penyertaan modal kepada BUMD.
