Bogor, Inionline.id – Potensi longsor di Kota Bogor yang tidak terprediksi dan kerap terjadi di Kawasan pemukiman penduduk memancing reaksi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Kota Bogor Iwan Suryawan untuk berkomentar.
Terlebih pasca 20 bencana dalam 1 malam di Kota Bogor pada Selasa malam 11 Oktober 2022 yang lalu dimana terdapat 8 titik tanah longsor di dalamnya berdasarkan data dari BPBD Kota Bogor.
Iwan Suryawan mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor seperti daerah sempadan sungai maupun tebingan lebih baik direlokasi ke tempat yang lebih aman.
“Salah satu opsinya Pemeritah membangun Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat yang nantinya harus direlokasi,” ujarnya, Selasa (18/10/2022).
Proses pembangunan serta penganggarannya wajib melibatkan kolaborasi antar Pemerintah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat mengingat pembangunan Rusunawa biasanya membutuhkan anggaran yang cukup besar.
“Intinya bagaimana pemerintah bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan jiwa masyarakat, kemudian dikomunikasikan kepada mereka dan jika memang ternyata daerah tersebut berbahaya untuk ditempati berikanlah solusi, ataupun memang mereka tetap bersama-sama dan memberikan keringanan kepada mereka (masyarakat) untuk mendapatkan rumah itu,” tukas Iwan Suryawan.
Pendekatan khusus secara persuasif dari pemerintah untuk edukasi dari hulu ke hilir bagi masyarakat Kota Bogor yang berpotensi terdampak longsor menjadi point terpenting dimana selain mencegah jatuhnya korban jiwa lain ketika hujan dating, problem lain yang dihadapi adalah ketika Rusunawa selesai dibangun masyarakat malah enggan menempatinya.
“Ini Oktober untuk sementara biasanya sampai maret masih hujan, oleh karena itu panjang nafas kita untuk jaga-jaga, kita semua tidak berharap ada bencana lagi, sangat tidak berharap, tetapi sebagai sebuah bentuk antisipasi bahwa kita juga harus ada bersama masyarakat, harus ada bersama mereka untuk melindungi mereka dan membantu mereka, tapi kita juga harus coba mendesign ulang solusi kepada mereka yang berada didaerah rawan bencana, itu pentingnya pemetaan di BPBD, di Dinas Perumkim secara terintegrasi hingga kebutuhannya akan jelas apa yang sangat diperlukan,” tutup Iwan Suryawan.
