Bandung, Inionline.id – Pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung kembali membawa kerugian bagi masyarakat, dikutip dari akun Instagram resmi mantan Bupati Purwakarta di @dedimulyadi71 pada Selasa 11 Oktober 2022, terdapat 11 rumah warga ambruk akibat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung oleh PT Syno Hydro.
“Sebelas rumah ambruk dampak dari pembangunan terowongan kereta cepat di Kampung Tegal Nangklak Desa Bunder Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta,yang dilaksanakan oleh PT. Syno Hydro. Pembangunannya sudah hampir rampung, sedangkan warga tidak mendapat kejelasan kapan rumahnya akan diganti,” tulis Dedi.
Lanjut, “Mereka menangis di kontrakan yang sempit, seperti kehilangan harapan. Saya minta pihak perusahaan segera, membangun kembali rumah warga yang sudah hancur,” unggahnya.
Merespon hal ini, anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat H. Supono yang juga telah turun langsung ke beberapa titik kerusakan di Jawa Barat yang diduga akibat pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung turut mengungkapkan rasa kecewanya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
“Sesungguhnya di lapangan kita (DPRD Jabar) sudah melihat banyak efek yang memang merugikan masyarakat, karena itu harus dirapihkan dan ditangani serta diurus secara baik dan serius terlepas dari progres pembagunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung,” kata H. Supono, Kamis (13/10/2022).
Legislator asal Kabupaten Bogor ini mengaku sebenarnya sudah menyampaikan dari awal kepada dinas-dinas terkait di Pemprov Jabar tentang keseimbangan lingkungan yang menjadi tidak berimbang diduga akibat pembangunan jalur kereta cepat ini.
“Hingga ada longsor, kemudian juga ada beberapa sumber air setu yang terhalang, kemudian juga distribusi air di wilayah Karawang, Bekasi tersumbat sehingga kalau ada hujan besar itu tidak segera mengalir airnya kemudian menjadi dampak banjir, itu sudah kita liat bersama-sama,” tutur H. Supono.
Dirinya menduga, persoalan-persoalan itu juga tidak kalah pentingnya untuk diselesaikan, bukan hanya persoalan struktur kereta cepatnya saja tetapi juga struktur sosial masyarakat dan juga lingkungan yang terdampak harus segera diatasi oleh pemerintah.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga melihat bahwa rekomendasi Komisi IV kepada dinas-dinas terkait untuk mengatasi ekses pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ini belum ada progres sama sekali.
“Justru saya melihat belum ada progres yang signifikan dengan berbagai argumen atau kendalanya, karena itu merupakan proyek strategis nasional sehingga menjadi otoritas dan kewenangannya kementerian, tapi terlepas dari itu seharusnya pihak yang berwenang Dinas Pemprov Jawa Barat ini memang bersinergi untuk menangani dampak yang timbul akibat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu,” tandas H. Supono.
