Bogor, Inionline.id – Memasuki musim penghujan, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Puteri, Kabupaten Bogor selalu dihantui bencana banjir akibat meluapnya sungai Cileungsi dan sungai Cikeas.
Kepala desa (Kades) Bojong Kulur Firman Riansyah berharap kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar terus berkoordinasi dan memantau perkembangan Pemerintah Pusat untuk normalisasi sungai.
“Karena itu kewenangan pusat, kalau pusat sudah menyelesaikan kajian lahannya maka tugas Pemda baik Provinsi dan Kabupaten untuk segera menyediakan lahannya,” ujar Firman, Senin (10/10/2022).
Selain itu dirinya juga berharap agar pencemaran di sungai Cileungsi yang merupakan urusan lintas pemerintahan yaitu Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi agar segera difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna segera menghentikan pencemaran sungai di sungai Cileungsi.
Merespon hal ini, anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor Mochamad Ichsan Maoluddin mengatakan bahwa dirinya bersama rekan di Komisi V DPR RI terus mengawal rencana pembangunan kolam retensi di sungai Cileungsi yang akan dikerjakan oleh Kementrian PUPR RI.
“Ini sebetulnya sudah diagendakan, titik fokus kita itu adalah mendorong agar cepat terbentuknya kolam retensi. Kolam refensi yang ada dihulu aliran sungai Cikeas ini yang memang terus kita kawal, bahkan Pemdes Bojongkulur sudah berkunjung ke Komisi V DPR RI karena memang biayanya cukup besar jadi jika memakai APBD Jawa Barat rasanya masih kurang,” ungkap Mochamad Ichsan.
Kolam retensi ini memang masih belum jelas kapan tahap awal pembangunannya, Mochamad Ichsan mengatakan, selain faktor refocusing dan realokasi anggaran akibat pandemi Covid-19, saat ini tantangan pembangunannya terbentur kenaikan harga BBM bersubsidi sehingga dirinya bersama aleg PKS Komisi V DPR RI terus menyuarakan terkait pembangunan kolam retensi ini.
Kemudian masalah pencemaran pun juga tidak sepi, Mochamad Ichsan memastikan bahwa upaya-upaya yang kemarin sempat mencemari sungai Cileungsi akibat busa dari salah satu industri laundry sudah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat.
“Kami (Komisi IV DPRD Jabar) mendorong agar dianggarkan untuk pengawasan patroli sungai, maka ini juga akan terus dilakukan agar kontrol terhadap sungai yang ada disekitaran Bojongkulur tetap terlaporkan sesegera mungkin sehingga penanganan pun bisa cepat dilakukan, ini terus berkala pemantauannya,” pungkas Mochamad Ichsan.
