Bogor, Inionline.id – Belum beroperasinya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor membuat Komisi IV DPRD Jawa Barat kembali mendatangi lokasi tersebut, Kamis (01/09/2022).
Menurut anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor Mochamad Ichsan Maoluddin dirinya bersama Komisi IV pernah kena prank oleh proyek senilai 1,3 triliun rupiah ini.
“Pemprov Jawa Barat sudah pernah berjanji untuk segera mengoperasionalkan TPPAS Nambo ini, namun kenyataanya tidak jadi, kemudian investornya tidak berlanjut,” ucap Mochamad Ichsan.
Kali ini Pemprov Jabar memaparkan kepada Komisi IV bahwa pengelolaan TPPAS Lulut Nambo akan dikelola oleh BUMD Jawa Barat yaitu PT Jasa Sarana bersama Jabar Bersih Lestari (JBL).
“Kemudian secara tekhnikal akan mengoperasikan tadi itu sudah titik terang, tanggal 5 September akan ada penanda tanganan, kemudian akan segera dioperasikan, jadi September, Oktober, November itu sudah semua kota dan kabupaten menjadi coveragenya Lulut Nambo yaitu Kota-Kabupaten Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan,” ungkapnya.
Selanjutnya untuk teknologi TPPAS Lulut Nambo akan menggunakan teknologi dari Jerman yaitu Refuse Derived Fuel (RDF) dimana hasil olahan sampahnya akan menjadi bricket sebagai bahan bakar alternatif pembuatan semen.
Lalu Mochamad Ichsan pun memastikan bahwa masalah tipping fee dari seluruh kota-kabupaten pengguna TPPAS Lulut Nambo tidak ada masalah lagi.
“Seperti Kabupaten Bogor itu diberi jatah 100 ton perhari, kalau Depok sekitar 300 ton per-hari, nanti ada tipping feenya, jadi sampah yang datang ada tipping feenya 125 ribu perton, jika 100 ton perhari di Kabupaten Bogor harus menganggarkan untuk pengolahan sampah 125 ribu dikali 100 dan dikali sebulan dan setahun,” papar Mochamad Ichsan.
Porsi penyertaan modal yang ditanggung APBD Jawa Barat sendiri akan bernilai 60 miliar rupiah dengan Capex (Capital Expenditute) memakai sistem multi years dan sisanya akan dibebankan kepada investor, Pemerintah Pusat, BUMD Jasa Sarana hingga mencapai total 1,3 triliun rupiah.
“Dari 2 TPPAS yang dikelola regional Jawa Barat, kelihatannya Lulut Nambo akan lebih awal membidangi sampah regional, karena kita juga tidak sekali-dua kali, bertemu dengan Dinas Lingkungan Hidupnya, bertemu dengan Jasa Sarananya jadi seperti angin surga saja, coba lewat JBL mudah-mudahan sesuai ekspektasi, jadi bisa segera beroperasi,” tutup Mochamad Ichsan.
