Jakarta, Inionline.id – Salah satu upaya Komisi V DPRD Jawa Barat guna memperjuangkan nasib guru honorer di Jawa Barat yang status pekerjaannya saat ini terancam yaitu mendatangi Komisi X DPR RI guna mendapat kejelasan tentang nasib para guru ini.
Menurut anggota Komisi V DPRD Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor H. Cecep Gogom (HCG) Komisi V DPRD Jabar yang berjuang menyambung aspirasi kalangan tenaga honorer melakukan kunjungan kerja ke DPR RI untuk mendapatkan informasi dan masukan dari komisi X DPR dengan Hasil pertemuan tersebut sebagai berikut :
Komisi X DPR RI mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) gabungan lintas komisi untuk menuntaskan program sejuta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
perlu percepatan dalam penuntasan program seleksi sejuta guru honorer menjadi PPPK.
Pendataan Honorer & Pengangkatan Guru Lulus PG Jadi PPPK.
Hal tersebut menurut HCG agar segera ada kepastian nasib dari ratusan ribu guru honorer yang selama ini terkatung-katung karena ketidaksigapan langkah pemerintah.
“Pansus Gabungan ini nantinya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-ARB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam mengambil langkah-langkah taktis agar berbagai kendala yang menghalangi proses sejuta guru honorer menjadi clean and clear,” ungkap HCG.
Legislator Gerindra ini juga menyampaikan kepada para perwakilan tenaga honorer baik guru maupun tenaga kesehatan agar tetap berhusnudzon kepada pemerintah dan jangan terprovokasi dengan surat edaran KemenPan-ARB.
“Selain itu saya juga menyampaikan ucapan teimakasih pada unsur pimpinan dan anggota komisi X DPR yang meinisiasi solusi ini, semoga pemerintah dapat menyelesaikan permaaalahan ini sesuai dengan target dan budget yang sudah ditentukan,” tutup HCG, Kamis (25/08/2022).
