Bandung, Inionline.id – Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat sedang bersiap menghadapi stagflasi dimana kondisi tersebut diakibatkan oleh ekonomi yang mengalami pertumbuhan stagnan dan tekanan inflasi terus terjadi akibat pengaruh geopolitik global.
Yerry Yanuar selaku Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat pada acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Jawa Barat, di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (14/7/2022), mengatakan bahwa Stagflasi mulai terjadi di beberapa negara dan dikhawatirkan berpengaruh pada Indonesia, khususnya Jawa Barat.
“Secara global sedang terjadi stagflasi ekonomi, tentunya kita bangsa Indonesia, khususnya Jawa Barat perlu mengantisipasi hal tersebut,” katanya.
Yerry pun mengungkapkan bahwa, Stagflasi mulai terjadi di beberapa negara dan dikhawatirkan berpengaruh pada Indonesia, khususnya Jawa Barat.
“Secara global sedang terjadi stagflasi ekonomi, tentunya kita bangsa Indonesia, khususnya Jawa Barat perlu mengantisipasi hal tersebut,” ujat Yerry Yanuar.
Menurut Yerry, Jabar saat ini meski secara moneter indikator ekonomi terlihat baik, misalnya pertumbuhan ekonomi yang masih di atas nasional, nilai ekspor yang terus naik, dan suplai pangan yang mencukupi. Namun risiko stagflasi perlu terus diantisipasi.
“Pertumbuhan ekonomi Jabar masih di atas nasional 5,61 persen. Akan tetapi inflasi kita juga ada peningkatan. Nah, stagflasi ini kan antara pertumbuhan yang makin lambat, inflasi meningkat, itulah persoalannya,” sambungnya.
Maka pada High Level Meeting itu dirumuskan sejumlah langkah antisipasi baik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
Untuk antisipasi jangka pendek, salah satunya langkah yang akan dilakukan adalah memangkas jalur distribusi pangan.
Yerry mengungkapkan terdapat tiga persoalan ketahanan pangan, di antaranya ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi.
“Upaya dari Pemda Provinsi Jabar, kita mempunyai dua pusat distribusi pangan, yaitu di Purwakarta dan Cirebon. Tapi kita perlu semacam kerja sama regional antar wilayah,” ungkap Yerry.
Merespon hal tersebut, anggota DPRD Jawa Barat Asep Arwin Kotsara menjelaskan bahwa khusus ketahanan pangan ada beberapa masukannya bagi Pemprov Jabar.
“Yang pertama adalah untuk ketahanan pangan ini secara teoritis gampang, rencananya akan ada satu tempat seperti DKI Jakarta semacan Pasar Induk di Jabar, ada beberapa titik yang akan dibuat dipusat distribusi sehingga itu berfungsi untuk memotong distribusi tersebut,” tukas Asep Arwin.
Kemudian ketahanan pangan ini tidak akan bisa terwujud, karena berkiatan dengan masalah lahan.
“Tentunya selain ada lahan, kemudian tekhnologi, dimana saya pernah sampaikan kalau masalah tekhnologi dari Dinas Pertanian lebih paham, kemudian Kehutanan dan sebagainya sudah banyak tekhnologi, yang menjadi masalah adalah lahan, alih pakai misalnya dia pakainya A ternyata di alihkan untuk hal yang lain itu jadi masalah untuk kita,” papar Asep Arwin.
Berdasarkan hal tersebut, dirinya di Pansus RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jawa Barat ini DPRD Jabat akan mengetatkan peraturan bahwa lahan yang memang sudah di blok yang menjadi KP2B itu jangan dipakai.
“Hanya masalahnya adalah di KP2B itu banyak lahan-lahan yang bisa dimiliki masyarakat yang ketika di alih fungsi tersebut kita tidak tahu, yang paling bagus memang Pemprov Jabar membeli lahan lain sampai KP2B itu diprotect, selama KP2B kepemilikannya masuk kelahannya masyarakat dia pasti akan menjual,” tandasnya.
Asep Arwin pun membuka data dari Google dimana IPPS Jawa Barat masih minus.
Harusnya, menurut Asep Arwin program ketahanan pangan juga simultan dan terintregasi dengan penambahan waduk di Jawa Barat.
“Diharapkan ada 6 waduk yang akan menambah jalur irigasi, hanya belum tentu daerah waduk tersebut daerah yang memang cocok untuk pangan, kalau hitungan dia memang dengan menambah waduk tersebut akan menambah lahan pertanian tersebut kemungkinan bisa membantu ketahanan pangan terealisasi,” pungkasnya, Rabu (20/07/2022).
