Inionline.id – Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menilai implementasi Kurikulum Merdeka bukan atas kesadaran sekolah. Termasuk, di 140 ribu sekolah yang sudah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
“Sebanyak 140 ribu itu ternyata kalau kita selami, tolong kalau salah dikoreksi, itu mendaftar. Bukan keinginan atau atas kesadaran dia mampu mengikuti Kurikulum Merdeka,” ujar Ferdiansyah dalam diskusi Ngobrol Pintar Seputar Kebijakan Edukasi secara daring, Senin, 18 Juli 2022.
Ferdiansyah menekankan pemaksaan implementasi Kurikulum Merdeka mestinya dihindari. Panitia Kerja terkait kurikulum juga sudah menyepakati implementasi Kurikulum Merdeka tidak boleh dipaksalan baik untuk Tahun Ajaran 2022/2023 maupun yang akan datang.
Dia mengimbau masyarakat melapor ke DPR bila ada pihak yang memaksakan implementasi Kurikulum Merdeka. Nantinya, DPR akan melakukan pengawasan untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
“Kalau misal ada dari dinas pendidikan memaksakan Kurikulum Merdeka, jelaskan bahwa sudah jadi keputusan Panja implementasi Kurikulum Merdeka tidak dipaksakan,” tegas dia.
Ferdiansyah meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus menyempurnakan Kurikulum Merdeka. Dia menyebut kekurangan yang harus dilengkapi, seperti bahan ajar dan klasifikasi pelaksanaan agar masyarakat tidak kebingungan.
“Perubahan kurikulum tidak bisa cepat. Butuh proses, pelan tapi pasti. Minimal 10 tahun,” tutur dia.
