Dewan Jabar M Ichsan Nilai Zulkifli Hasan Sama Sekali Belum Ada Kinerjanya

Antar Daerah157 views

Cileungsi, Inionline.id – Warga Cileungsi mengeluhkan harga minyak yang masih tinggi dan langka. Hal itu diungkapkan warga dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang 2021-2022, Anggota DPRD Komisi IV Jawa Barat Fraksi PKS, Mochamad Ichsan Maoluddin di Griya Cipeucang Indah, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Selasa (12/7/22).

“Reses kali ini yang hadir kebanyakan kaum millenial. Kami menjelaskan kalau dewan bertugas menampung aspirasi, jika ada aspirasi yang sama, bisa dikolektif untuk digabungkan,” papar Mohamad Ichsan.

“Tadi ada keluhan umum tidak terlalu spesifik, yang pertama kelangkaan minyak goreng, sekalipun ada harganya mahal. Tetap kita juga memberikan konten tentang bagaimana keberpihakan Pemerintah terhadap pelaku usaha UMKM,” sambungnya

Politisi asal Daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor ini menambahkan, bagi mereka yang tidak bekerja disektor UMKM, mungkin bisa beralih kepada makanan atau olahan yang tidak berkaitan dengan minyak. Tapi bagi pelaku usaha UMKM yang sehari-harinya, minyak jadi bahan utama, M Ichsan menuding bahwa domain kebijakan ini ada di Pemerintah Pusat.

“Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang baru menjabat dalam perjalanannya hingga kini belum ada kinerjanya, karena semuanya membaca data secara formal,” tegasnya.

Dia menjelaskan, untuk data ril warga yang mengeluhkan harga minyak goreng dilapangan mereka tidak memahami. Artinya mereka (Kemendag) harus banyak terjun langsung tidak hanya data yang sifatnya teoritis.

“Kalau disebut mafia mana mafianya. Sebagian besar sudah diekpos, tapi dampak efek jeranya tidak ada dan malah menjadi kegaduhan,” ungkapnya.

Kalau misalnya Mendag masih tidak bisa meyakinkan untuk menurunkan harga minyak, lanjut Ichsan, dia rasa belum berhasil jadi Menteri. Padahal tidak usah harus sampai 14 ribu lah, minimal turun dulu jadi 20 ribu warga juga akan memaklumi sambil bertahap menuju Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Untuk mengatasi hal itu ada di komisi 2 yang membidangi perekonomian. Nanti kita akan memberikan masukan dari DPRD Jawa Barat ke DPR RI agar lebih masif, bahwa soal harga minyak ini diketok palu,” pungkasnya. (Azis)