Inionline.id – Anggota Dewan Jawa Barat, Didi Sukardi ikut merespon terhadap aksi para honorer Kabupaten Ciamis yang menolak Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan-RB) tentang penghapusan guru honorer.
Menurutnya, kebijakan penghapusan honorer masih terlalu dini untuk diberlakukan. Pemerintah, kata Didi, sebaiknya mempertimbangkan aspek lain yang lebih fundamental dan menjadi skala prioritas.
“Saya cukup prihatin dengan guru honorer yang sudah lama mengabdi bahkan ada yang belasan tahun. Ini yang harusnya jadi prioritas pemerintah,”ungkapnya, Selasa, (14/06/2022).
“Jadi sebelum keputusan oleh pemerintah pusat itu (diberlakukan), angkat dulu seluruh honorer yang ada. Setelah itu, baru kebijakan tadi diterapkan,”tukasnya.
Sebelum, honorer dari Paguyuban Honorer Kabupaten Ciamis, berunjukrasa di halaman Kantor Setda Ciamis, Selasa 14 Juni 2022. Mereka menyampaikan kegelisahan atas kebijakan pemerintah tentang penghapusan honorer.
Mereka meminta Bupati Ciamis turun tangan memperjuangkan nasib mereka sehingga ada titik terang. Meski momentum untuk menjadi ASN sudah tertutup karena lewat usia, setidaknya mereka berharap agar bisa ikut serta dalam penjaringan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Khususnya untuk tenaga administrasi dan teknik.
“Kalau tidak salah jumlah tenaga honorer di Kabupaten Ciamis itu ribuan. Banyak sekali. Meski Pemerintah Kabupaten Ciamis sudah berupaya menambah anggaran insentif untuk mereka, namun tetap saja Surat Edaran Menpan-RB itu telah membuat mereka gundah gulana,”pungkas Didi.
