Inionline.id – Presiden Joko Widodo disebut meminta pada Pemilu dan Pilpres 2024 agar pengadaan dan distribusi logistik menggunakan produk dalam negeri.
Hal itu disampaikan Menteri dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri pelantikan 48 penjabat kepala daerah di Istana Kepresidenan, Selasa (7/6) pagi. Upaya itu, kata Tito, dilakukan agar terjadi perputaran uang dalam negeri selama pelaksanaan pemilu 2024.
“Beliau meminta sebanyak mungkin dari anggaran logistik menggunakan produk dalam negeri,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen sebelum mengikuti rapat penetapan tahapan Pemilu 2024.
“Banyak saya kira, kertas, pena, kan produksi dalam negeri banyak sekali, jangan impor-impor terus, sehingga uang beredar di Indonesia,” imbuhnya.
Oleh karena itu, kata Tito, Jokowi pun menginstruksikan kepada para penjabat kepala daerah agar mendukung upaya tersebut.
Menurut dia, Jokowi secara tegas meminta penjabat kepala daerah mendukung pelaksanaan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada pada 2024 mendatang. Jokowi katanya tak ingin mendengar pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada terhambat karena persoalan anggaran.
Tak hanya penjabat dan kepala daerah, Jokowi juga meminta semua elemen pemerintah baik TNI-Polri, maupun BPBD mendukung proses distribusi logistik Pemilu. Arahan itu disampaikan terutama menyusul kesepakatan durasi pemilu yang diperpendek menjadi 75 hari.
“Ketika masa kampanye pendek problem-nya dua yaitu pengadaan logistik dan distribusinya yang harus tepat sampai sebelum hari pelaksanaan 14 Februari,” kata dia.
Pemerintah, DPR, dan KPU diketahui akan menetapkan aturan soal tahapan pemilu dalam rapat yang digelar di Komisi II DPR, Selasa (7/6) malam. Rapat penetapan tersebut digelar sebab tahapan Pemilu harus dimulai pada 14 Juni mendatang.
Sedikitnya ada lima poin krusial yang akan diputuskan dalam rapat besok. Selain durasi masa kampanye, ada pula soal besaran anggaran, penyelesaian sengketa pemilu, penggunaan voting elektronik, hingga pengadaan logistik.
