Inionline.id – Zubairi Djoerban Ketua Satuan Tugas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengatakan jika pemerintah berencana menghapus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka kebijakan itu mesti disosialisasikan dengan baik.
Dia mengingatkan jangan sampai penghapusan PPKM menimbulkan rasa nyaman atau gembira berlebihan di masyarakat.
“Saya tak keberatan dengan rencana penghapusan PPKM. Namun semuanya harus disosialisasikan dengan baik agar tak menimbulkan euforia dan rasa jemawa,” kata Zubairi melalui cuitan di akun Twitter @ProfesorZubairi, Selasa (24/5). CNNIndonesia.com telah diberikan izin mengutip unggahan tersebut.
Zubairi mengatakan Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun belum mencabut status pandemi Covid-19. Ia meminta pemerintah juga melihat situasi Covid-19 di berbagai negara.
“Kita berkaca ke beberapa negara seperti DPRK yang kasusnya meningkat. Dus, WHO pun belum mencabut status pandemi Covid-19 dunia,” ucapnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah berpeluang besar menghapus PPKM secepatnya.
Namun, dia mengatakan pemerintah tetap mempertimbangkan secara matang masukan dari berbagai pakar dalam memutuskan penghapusan PPKM.
“Kalau situasi sudah terkendali, masa PPKM terus,” kata Muhadjir dikutip dari Antara, Senin (23/5).
Ia mengatakan salah satu indikator transisi menuju endemi di Tanah Air adalah keputusan Presiden Joko Widodo yang melonggarkan kebijakan bermasker di ruang terbuka dengan sirkulasi udara yang baik serta pertimbangan jarak yang aman.
Selain itu, pemerintah juga mulai menghapus kebijakan gelembung perjalanan (travel bubble) pada pertemuan The Seventh Session of the Global Platform (GPDRR 2022) 23-28 Mei 2022 di Bali.
“Saya sudah menghadap kepada Presiden, beliau sudah setuju tidak ada gelembung perjalanan ini,” ujarnya.
