Bogor, Inionline.id – Anggota DPRD Jawa Barat fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) H. Supono tidak habis pikir terkait macetnya penyaluran program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada sekolah-sekolah di daerah pemilihannya yaitu Kabupaten Bogor jelang hari raya idul fitri 2022 kemarin.
Akibat macetnya penyaluran BPMU, banyak konstituennya yang berprofesi sebagai guru mengeluh kepada H. Supono hingga ada salah seorang guru yang hendak menggadaikan buku tabungannya karena tidak punya uang jelang idul fitri.
“Akibat macetnya penyaluran BPMU kemarin, hampir ekspektasi yang tinggi dari para guru kemudian terkecewakan karena belum cairnya program BPMU, terlepas dari persoalan administrasi, seharurnya Pemprov Jabar punya empati, simpati, dan strategi antisipatif dari jauh hari,” ujar H. Supono kepada awak media, Kamis (19/05/2022).
Mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor ini menilai Pemprov Jabar sama sekali tidak memiliki strategi maupun langkah-langkah antisipatif guna menangani ketika penyaluran BPMU ini bermasalah.
“BJB kemarin akhirnya ada kebijakan kemarin ketika masih libur nasional tapi tanggal 4 bank BJB buka untuk melayani BPMU. Tapi lagi-lagi teryata timbul masalah lagi, tidak semua sekolah sudah ditransfer, sebagian belum, jadi hal-hal yang seperti ini harapannya jangan terulang lagi, apalagi yang berkaitan dengan moment yang menyentuh hajat primer seorang guru untuk bisa sekedar transportasi pulang kampung atau merayakan Idul Fitri dengan keluarga, itu sangat elementer menurut saya,” ucap H. Supono.
Informasi yang diterima oleh H. Supono, diduga salah satu penyebab macetnya penyaluran BPMU di Kabupaten Bogor karena penyetoran uang di BJB terjadi dalam satu hari sehingga terjadi overload.
Jauh hari sebelum masalah ini muncul, H. Supono mengaku telah berbicara langsung dengan Dinas Pendidikan guna mengingatkan terkait penyaluran BPMU dan mendalami masalah perubahan tanda tangan yang diulang dari awal juga pada program BPMU ini.
“Harapannya jangan sampai terjadi tahun yang akan datang, paling tidak apalagi tahun yang akan datang lebih maju lagi idul fitrinya, Pemprov, Dinas Pendidikan, dan BJB agar bisa mengantisipasi masalah yang seperti itu, yang elementer, yang fundamental urusan kesejahteraan guru itu jangan ditunda, karena itu orang ingin membuat ketupat terpusingkan oleh tadi, tidak ada uang itu kasihan,” tutup H. Supono.
