Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Ciseeng Bogor, Wakil Ketua DPRD Jabar Dapat Aspirasi Soal Kesejahteraan Guru Sekolah Swasta

Antar Daerah157 views

Bogor, Inionline.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Achmad Ru’yat mengelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Saung Inces, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama komunitas guru, Kamis (21/04/2022).

Hal menarik yang terjadi dalam acara tersebut ialah ketika sesi tanya jawab dimana Mustajid selaku guru SMK Lukmanul Hakim, Kabupaten Bogor mempertanyakan terkait program kesejahteraan khusus guru-guru sekolah swasta dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

“Jadi kami ingin guru-guru swasta terutama sering dianak tirikan, jadi belum ada program dari Provinsi Jawa Barat untuk guru kalau untuk sekolah ada Ruang Kelas Baru (RKB), kalau untuk siswa ada BPMU kita para guru belum, minimal kita ditanggung untuk BPJS teaga kerja, jika siswa BPMU 700 ribu seorang bisa se-Jawa barat, kita guru lebih sedikit daripada siswa, InysaAllah jika ustad berani memperjuangkan dan menyampaikan kepada Gubernur kami dukung besar di 2024,” tukas Mustajid.

Menanggapi aspirasi tersebut, ruyat berkata bahwa aspirasi dari dewan guru saudara Mustajib guna peningkatan kesejahteraan guru terutama guru swasta termasuk subsidi BPJS para guru, merupakan suatu hal yang sangat mendasar agar bagaimana memberikan kesejahteraan yang setara antara guru negeri dan swasta.

“Ini harus terus diperjuangkan, kemarin juga BPMU ada jumlah yang tidak sama antara bantuan ke sekolah negeri dan madrasah ternyata persoalannya itu di data dari kementerian Agama yang harus di sinkronkan sehingga adanya bantuan BPMU yang sama,” kata Ru’yat.

Menurutnya perlu ada kebijakan anggaran dengan nomenklatur baru dan masalah kesejateraan guru sekolah swasta ini memang harus disuarakan ke semua pihak, termasuk ke dinas Pendidikan kepada komisi V yang membuat suatu kesepakatan politik, dimana intinya aspirasi yang disampaikan sangat rasional untuk diperjuangkan.

“Kita sudah berkali-kali menyampaikan agar ada perlakuan yang sama antara guru sekolah negeri dengan guru sekolah swasta, hanya dalam realisasinya istilahnya ini sikap politik Gubernur dalam menerima berbagai gagasan-gagasan, jika di Komisi V apa yang disampaikan sudah disampaikan, hanya mungkin belum direalisasikan,” pungkas Ru’yat.