Sumedang, Inionline.id – Rombongan Komisi IV DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Desa Barubereum, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (06/04/2022). Kunjungan tersebut dilakukan Komisi IV DPRD Jawa Barat guna meninjau langsung proyek pembangunan Embung
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digagas oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat.
Dalam lawatan tersebut anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Asep Arwin Kotsara menyatakan tidak merekomendasi pembangunan Embung tersebut.
Bukan tanpa alasan Asep Arwin menolak rencana pembangunan Embung tersebut, dirinya mencatatkan beberapa hal yang dianggap bukan level sebuah project tingkat provinsi pada Embung tersebut.
“Ternyata embung itu baru akan dibuat di tahun 2022 ini dan sekarang belum ada, kami tanya embung ini berapa luasnya yang akan dibuat, menurut informasi sekitar 30×15 meter ketinggiannya akan dibangun 4 meter nanti targetnya airnya hanya 1 setengah meter, kami Komisi IV menilai bahwa ini kecil sekali tempatnya embung dengan dana yang cukup besar diperkirakan mencapai 4 miliar,” ucap Asep Arwin Kotsara.
Catatan berikutnya dari Komisi IV DPRD Jabar menemukan bahwa Dinas PSDA juga kurang sosialisasi kepada masyarakat sekitar, mereka justru mengira Dinas PSDA hanya akan membangun empang atau balong di lokasi tersebut.
“Saya bilang ke Komisi IV, saya malu dengan Embung ini nantinya, saya juga sampaikan ke Ketua Komisi IV apakah tidak malu ketua komisi IV buat embung begini level provinsi, saya bilang ini levelnya kepala desa, dananya besar bukan balong begini, kita akan terus terang dari Komisi IV akan keras walaupun mereka bilang ini DEDnya sedang dibuat, setelah DEDnya selesai, kita baca seperti apa itu Embung yang akan dibangun diatas lahan Perhutani,” kata Asep Arwin Kotsara.
Belum lagi lokasi embung yang cukup jauh dan sulit dijangkau serta kebermanfaatannya bagi masyarakat sekitar, Embung ini yang nantinya selain memberikan ait pada masyarakat sekitar ketika musim kemarau tiba juga akan memberikan air kepada Buperta Kiara Payung yang juga terletak tidak jauh dari kawasan tersebut.
“Sebenarnya Buperta Kiara Payung tidak mengalami masalah kekurangan air yang betul-betul krusial, masalah kemudian kedua untuk masyarakat disekitarnya saya bilang nanti hati-hati kalau seandainya pembagiannya tidak merata, Embung ini bisa dijebol apalagi tempatnya diatas lalu menghabiskan 4 miliar pemvangunannya, uang tersebut terbuang sia-sia apabila dijebol oleh masyarakat,” ungkap Asep Arwin Kotsara.
Kemudian dirinya bersama Komisi IV DPRD Jawa Barat berharap Pemprov Jabar mempertimbangkan kembali proyek Embung Jatinangor ini.
“Pertama harus sosialisasi dengan kepala desanya, kemudian dengan masyarakat setempat agar ketika nanti embung tersebut sudah jadi masyarakat juga dengan distribusi air yang selama ini mereka dapatkan tanpa embung juga sudah terjamin istilahnya akan mengalir, mereka harus memikirkan pola arah pemipaan dan sebagainya, intinya seperti itu, harus dikaji DEDnya, jika memang hasil DED bermasalah untuk orang lain, kalau kami sebenarnya tidak rekomendasikan untuk dibuat karena kecil dan malu tidak mesti dengan embung misalnya bisa dengan dana yang cukup murah kita buat dengan teknologi lain dengan dana sekian miliar tapi pipeingnya berjalan tidak mesti dengan embung, masih banyak metode yang lain yang lebih irit tapi hasilnya sama,” tutup Asep Atwin Kotsara.
