Inionline.id – Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyampaikan interupsi pada rapat paripurna DPR RI. Dia menyinggung soal usulan penundaan pemilu yang tidak hanya digaungkan tokoh parpol melainkan juga dari menteri dalam kabinet.
“Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan tupoksinya, ranah politik itu ranah partai politik. Ada semacam indikasi yang saya rasakan juga dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang,” katanya di DPR, Selasa (15/3).
Dia meminta pimpinan DPR mengingatkan menteri yang berada dalam pemerintahan agar tidak menyerobot demokrasi dengan mengusulkan penundaan pemilu.
“Ada indikasi penyabutan demokrasi, demokrasi yang saya rasakan hari ini didesain dengan metode bottom up, tidak lagi dengan cara dialog. Tapi memaksakan, ini yang menurut saya DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen-elemen dalam pemerintah,” ujarnya.
Masinton mengingatkan, apabila wacana penundaan pemilu dibiarkan, maka akan mencoreng demokrasi Indonesia.
“Kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi. Bagaimana perang-perang dinyatakan, saya melihat di podcastnya, tiga tahun ya sama saja itu kan tiga periode. Keputusan MK 2,5 tahun itu, lewat dari 2,5 tahun itu,” tegas dia.
Selain itu, Masinton menyayangkan bahwa oknum dibalik upaya pengangkangan demokrasi itu justru berasal dari salah satu menteri yang bekerja di luar tupoksinya.
“Masih banyak ketika ada menteri yang coba mendiktekan agendanya dan itu di luar ranahnya, itu menurut saya ada upaya-upaya pengangkangan demokrasi itu sendiri,” pungkasnya.
