Bogor, Inionline.id – Anggota DPRD Jawa barat daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor H. Cecep Gogom (HCG) menggelar reses di majelis ta’lim Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jum’at (03/12/2021).
Dalam lawatannya tersebut, HCG menerima aspirasi dari Jujun Junaedi Ketua RT 01 Desa Pabuaran dimana dirinya menanyakan bagaimana agar masyarakat bisa memperoleh program-program bantuan dari Provinsi Jawa barat.
“Disini saya mewakili jama’ah atau anggota Reses yang ingin saya tanyakan terkait yang dibidang anggota DPRD Provinsi Komisi V yang sudah disebutkan tadi salah satunya adalah sosial keagamaan, kesejahteraan, mungkin banyak sekali yang belum realisasi ditingkat paling bawah di masyarakat bagaimana cara atau mengajukannya, tentunya sangat banyak sekali hal-hal yang belum terpenuhi atau terealisasi di masyarakat dari hal-hal yang disebutkan faktor-faktor yang tadi caranya atau rulesnya, karena mungkin masyarakat juga ingin dalam artinya banyak sekali kekurangan, tetapi caranya itu untuk mengajukan prosesnya seperti apa, hal-hal apa yang perlu disiapkan dan lain sebagainya,” papar Jujun.
Kemudian HCG sedikit menjelaskan secara teknis dimana tiap Reses pasti masyarakat tidak tahu tahapan-tahapan untuk pengajuan.
“Bantuan ini ada 2 yaitu bantuan keuangan Kabupaten dan Kota dan hibah bansos, banyaknya ini kalau sampai kemasyarakat itu hibah bansos karena kalau keuangan itu harus koordinasi dengan Dinas maupun desa di Musrenbang seperti sekolahan. Sekolahan negeri itu didesa di Musrenbang setiap kepala sekolah pasti diundang pengajuannya itu jika dari sekolah di Musrenbang nanti di Dinas di Bupati langsung di Bappeda, itu untuk bantuan jalan, jembatan pembangunan pusekesmas, kantor desa, sekolah negeri itu bantuan keuangan,” papar HCG.
Lalu HCG menambahkan ada bantuan hibah bansos itu ke lembaga dan perorangan, perorangan contohnya Rutilahu tapi tetap nanti itu yang pengajuannya koordinasi dengan desa, Rutilahu bisa menganggarkan hanya jika harus satu paket 20 Rutilahu, jika lembaga itu seperti pendidikan, pesantren, MI, madrasah tapi haru mempunyai legalitas dan izin operasional.
“Bagaimana penginputannya jika bantuan keuangan yang menginput proposal itu ditunjukan ke Dinas terkait jika bantuan keuangan, jika hibah bansos lembaga yang menginput, jika dulu proposal cukup diberikan kepada Dewan, tetapi sekarang ada mekanismenya dengan aplikasi, jadi aplikasi yang bernama SIPD, jika mempunyai lembaga pesantren atau madrasah dan sudah mempunyai legalitasnya nanti input sendiri kalaupun nanti untuk mekanisme bisa dikomunikaskan, nanti diinputkan sendiri, lalu akan diawasi,” terangnya.
Namun disatu sisi, kebanyakan masyarakat saat ini mengalami kesulitan dalam pengajuan bantuan sosial melalui SIPD.
“Terkait prosedural dan mekanisme yang cukup sulit juga jangankan yang mereka ada basic akademik yang paham, yang paham pun masih banyak kesulitan SIPD itu, jadi pengajuan ini sebetulnya kalau bisa kembali ke awal jadi tidak terlalu sulit secara mekanismenya tapi kalau untuk sekedar database sah-sah saja ada bagusnya juga kalu memang harus dilakukan secara SIPD,” kata HCG.
Lanjut kata HCG menyatakan “harus ada sosialisasi sebab agenda-agenda yang di dewan ini alhamduillah saat ini ada perkembangan, termasuk agenda dulu seperti kita membuat Raperda Provinsi hanya sekedar jadi lalu selesai,” imbuhnya.
Politisi Gerindra ini juga mendorong agar sosialisasi 4 Pilar kemudian sosialisasi Raperda untuk minimal memberikan ruang agenda sekalipun bukan dewan atau pendampingnya, karena dewan mempunyai pendamping minimal mereka diberikan anggaran juga untuk mensosialisasikan tekhnisnya seperti apa sehingga acua-acuan tersebut mungkin bisa memudahkan akses masyarakat ke SIPD.
Salah satu dugaan faktornya mungkin kesulitannya seperti itu, karena kurangnya sosialisasi,” tutup HCG.
