Bogor, Inionline.id – Wakil Ketua DPRD Jawa barat H. Achmad Ru’yat menggelar reses di Kampung Gunung Bongkok, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jum’at (10/12/2021). Medan yang ditempuhnya cukup menantang dimana walaupun infrastruktur jalan desa tersebut sudah cukup baik, namun lebar jalan serta geografis jalannya cukup sulit karena berada di dataran tinggi.
Walaupun hujan deras mewarnai gelaran reses Ru’yat, hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat Desa Pasir Buncir.
Aspirasi yang cukup menarik datang dari Itu Hamdi selaku perwakilan masyarakat Kampung Gunung Bongkok. Dirinya menilai kurangnya support anggaran kepada sarana dan prasarana keagamaan membuatnya resah dan tidak habis pikir kepada kebijakan pemeeintah.
“Memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang sangat-sangat diperlukan apalagi untuk sarana prasarana keagamaan, karena 1 prasarana dan prasarana itu sangat dibutuhkan, itu sangat mengkhawatirkan bagi kami, setelah beberapa kali Musrenbang 2 tahun kebelakang saya tidak pernah hadir meskipun diundang, karena percuma menurut saya untuk apa, untuk madrasah tidak boleh, untuk mushola tidak boleh, bahkan masih berharga MCK, sampai saya katakan seperti itu, yang tidak masuk kedalam anggaran desa hampir 2 miliar, 1,2 miliar pertahun sarana beribadah yang digunakan masyarakat itu tidak bisa dibantu oleh anggaran desa, berarti kita salah satunya adalah bantuan Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, itu prosedurnya sangat yang sebagaimana tadi diceritakan panjang,” tutur Hamdi.
Dirinya berharap ada bantuan yang memang harus bisa berpihak bahwa APBD itu untuk rakyat dan kesejahteraan masyarakat.
“Mengapa dibatasi untuk sarana keibadahan tidak boleh untuk pendidikan agama swasta tidak boleh, SD, PAUD itu boleh katanya, saya sampai sekarang masih berpikir apakah karena itu sudah aturan dari pusat saya tidak tahu,” ungkap Hamdi.
Merespon masalah tersebut, Ru’yat mengatakan bahwa harusnya anggaran dana desa itu bisa fleksibel, bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan baik infrastruktur untuk kegiatan sosial termasuk kegiatan keagamaan.
“Jadi selama ini tadi dikeluhkan dari pak Hamdy bahwa banyak dikonsentrasikan pada infrastruktur fisik padahal pembinaan SDM sebagai suatu kekuatan pembangunan didesa sangat diperlukan,” kata Ru’yat.
Mantan Wakil Walikota Bogor ini berpendapat agar masalah ini harus menjadi perhatian yang berwenang baik Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Pusat agar perhatian terhadap pembangunan SDM terutama kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pesantren, masjid, kemudian juga majelis ta’lim, menjadi suatu perhatian untuk dianggarkan dan tentu pertanggung jawabannya disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada.
“Ini sangat baik dan tentu ini menjadi perhatian semua pihak agar bobotnya tidak dominan, tadi hampir 100% infrastruktur, apalagi dijelaskan katanya ada dibangun yang sebetulnya tidak menjadi prioritas, pendekatannya lebih kepada project padahal mungkin kebutuhannya tidak mendesak,” pungkas Achmad Ru’yat.
