Bandung, Inionline.id – Wejangan Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil dalam acara CEO Lecture di Hotel Hilton, Kota Bandung, Senin (25/10/2021) mendapat tanggapan dari anggota Komisi IV DPRD Jawa barat Mochamad Ichsan Maoluddin.
Dalam pernyataannya, Ridwan Kamil mengingkan dua hal dari seluruh BUMD di Jawa barat, pertama BUMD Jabar harus memiliki kinerja keuangan yang baik dengan mencetak laba. Lalu yang kedua BUMD harus bisa menjadi agen perubahan bagi daerah disekitarnya.
Menurut M Ichsan, dirinya menyoroti betul salah satu BUMD Jawa barat yaitu PT Jasa Sarana yang beririsan langsung dengan Komisi IV DPRD Jawa barat khususnya pekerjaan mereka di jalur tambang Parung panjang, Kabupaten Bogor, dan TPPAS Lulut Nambo yang juga berada di Kabupaten Bogor.
“Beberapa BUMD memang ada yang eksis ada juga beberapa yang memang collapse khususnya kemarin seperti Jaswita untuk pariwisata itu benar-benar collapse, yang sekarang itu ada sebenarnya BUMD yang beirisan dengan Komisi IV namanya PT Jasa Sarana,” ujar M Ichsan, Rabu (27/10/2021).
PT Jasa Sarana ini menangani jalan tambang di Parung Panjang, jadi seperti halnya yang disampaikan oleh Gubernur bahwa jalan tambang yang memiliki kemantapan jalan berbeda dengan jalan reguler itu akan ditangani oleh BUMD Jawa Barat yaitu PT Jasa Sarana.
“Progresnya memang nantinya ke BUMD itu akan membuat konsorsium dengan para pengusaha tambang sekitar, jadi nantinya BUMD akan sinergikan pengusaha-pengusaha tambang yang terlibat, karena memang itu jalan lalu lintas perusahaan mereka, jadi sepanjang 10 kilometer melalui jalan Provinsi dan 2 kilometer sudah dibebaskan karena itu kewenangan Kabupaten Bogor, termasuk juga Lulut Nambo,” tutur M Ichsan.
Menurut legislator asal Kabupaten Bogor ini, Lulut Nambo juga sebagai leading sektornya melalui BUMD, yang nantinya akan langsung berurusan dengan investor dari Jerman, itu dari pihak Provinsi BUMD PT Jasa Sarana.
“Jadi memang BUMD salah satu aset Pemeritah Daerah yang bisa menghasilkan PAD, dan memang di Jawa Barat ini belum sepenuhnya BUMD itu bisa mempuanyai proyeksi pemasukan yang menggembirakan, mungkin dengan bersamaan dibukanya pembangunan baik infrastruktur, pariwisata ataupun yang menopang usaha-usaha hulu migas, dan selama ini yang saya tahu hulu migas salah satu yang diandalkan oleh Pemprov, karena setiap bulannya memiliki angka untuk pasukan di Pemprov Jabar,” ungkap M Ichsan.
Dirinya pun memastikan bahwa PT Jasa Sarana belum terlihat progresnya, karena selama covid ini baru mereka memiliki project kembali mengerjakan kegiatan baik itu di mitra kerja Komisi IV ataupun yang lainnya.
M Ichsan pun menekankan agar BUMD harus bisa memproyeksikan karena ini kabar dari Badan Anggaran (Banggar) itu terlalu membuat proyeksi positif dengan kemampuan dilapangan misalnya tidak sebesar yang dikira.
“Akhirnya hal itu akan mengganggu anggaran, mengapa Jawa barat bisa dikatakan devisit anggaran karena ekspektasi proyeksinya terlalu besar sehingga dari ekspektasi dengan pemasukan realnya sedikit sementara tuntutan belanja pembelian itu besar, sehingga terjadilah refocusing diberbagai lini,” pungkas M Ichsan.
Politisi PKS ini pun mengatakan bahwa kuncinya adalah bagaimana BUMD bisa memproyeksikan lagi masalah pendapatan yang akan diperoleh oleh Pemerintah Jawa Barat jadi harus visible dan terhitung dengan benar sehingga tidak meleset.
