Inionline.id – Agenda reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor pada masa sidang pertama tahun 2021 – 2022 telah selesai. Selama tiga hari, mulai dari Senin (6/9) hingga rabu (8/9), seluruh anggota legislatif Kota Bogor turun ke masyarakat untuk menampung aspirasi dan memberikan edukasi terkait kebijakan yang sudah ada.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengaku menerima banyak aspirasi warga Kota Bogor dalam reses kali ini. Dimana masalah ekonomi dan sulitnya mencari pendapatan selama pandemi Covid-19 ini menjadi aduan paling banyak dari warga.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengungkapkan ada warga yang mengadukan soal tunggakan BPJS, rumah tidak layak huni, tertahannya ijazah sekolah, tidak meratanya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, serta belum diterimanya sertifikat tanah dari program PTSL.
“Banyak hal yang disampaikan warga terkait berbagai hal. Curhatan mereka tentu menjadi potret realitas yang harus kita perbaiki. Masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga masalah prasarana lingkungan”, jelas Atang.
Lebih lanjut, Atang berharap dengan adanya momentum reses ini, menjadikan DPRD Kota Bogor lebih paham kondisi lapangan dan bisa menjadikan hasil reses, terutama aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan. Baik dalam hal pembuatan regulasi dalam bentuk perda, penyusunan prioritas program dan anggaran, serta penguatan pengawasan agar pembangunan di Kota Bogor bisa lebih merata.
“Reses ini menjadi salah satu sarana bagi DPRD Kota Bogor untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dalam rangka memantau perkembangan situasi di lapangan, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dan tentu juga untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program pembangunan berjalan secara baik atau tidak,” ujarnya.
Selama masa reses, Atang juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait info-info program pembangunan maupun berbagai hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah maupun DPRD. “Tentu, dalam kegiatan ini, kita lebih banyak mendengar curhatan dari warga. Semoga curhatan-curhatan ini bisa kita bantu melalui fungsi dan kewenangan yang dimiliki DPRD” pungkasnya.
