KAB BANDUNG, Inionline.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil kembali blusukan menyalurkan bantuan sembako dan tunai kepada warga terdampak PPKM Darurat, Rabu (21/7/2021). Kali ini bantuan menyasar warga yang tidak masuk ke data formal bansos pemerintah di wilayah Kabupaten Bandung.
Menurut Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil, dalam PPKM Darurat, ada warga terdampak yang tidak masuk kedalam data formal penerima bantuan. Untuk itu diperlukan improvisasi di lapangan.
“Perlu inisiatif dan improvisasi di lapangan,” kata Kang Emil.
Kang Emil membagikan langsung bingkisan berisi sembako dan uang tunai kepada para pedagang kecil, lansia hingga petani yang sedang menggarap sawah. Sekaligus juga mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka. Warga yang berada di rumah pun menjadi sasaran Kang Emil untuk diberikan bantuan.
“Psikologis warga saat ini sedang kesal, melemah, pasrah maka butuh dukungan secara langsung yang diharapkan menaikkan moral dan semangat pada saat sulit,” kata Kang Emil.
Untuk meminimalisir dampak ekonomi dari PPKM Darurat, Pemda Provinsi Jabar bersama kabupaten/kota telah menyisihkan anggaran untuk warga yang tidak ter-cover bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Menanggapi aksi tersebut, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan mengkritik langkah Emil pembagian bansos tersebut.
“Ini langkah-langkahnya harus melihat satu keseluruhan ya, jangan parsial, kita bahaslah dengan DPRD mana yang harus diberikan bantuan, jangan menimbulkan kecemburuan kalau hanya satu daerah, buatlah yang terprogram,” ujar Iwan, Kamis (22/07/2021).
Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor ini, Gubernur jangan memaksakan satu hal saja, tapi kalau anggarannya tersedia Iwan Suryawan meminta Ridwan Kamil untuk sama-sama membahas mana saja daerah yang harus diintervensi untuk bantuan sosial tersebut.
“Jangan satu-satu kita tidak bisa, dan Bodebek itu angka kasusnya tinggi daerah itu dulu didahulukan dan komunikasilah dengan DPRD, alokasinya seperti apa, berapa yang dibutuhkan, anggarannya harus seperti apa,” tutur Iwan.
Lebih lanjut, Iwan menginginkan Gubernur Jawa Barat memiliki prioritas berdasarkan zona wilayah yang memang sangat membutuhkan bantuan.
“Dan jangan sampai tumpang tindih dengan bantuan yang diberikan dari Pemerintah Pusat, kemudian alangkah lebih baiknya cara penanganannya lebih baik, saya rasa data di Pikobar dan laporan komite ada itu data daerah mana dan siapa yang lebih prioritas untuk mendapatkan bantuan terkecuali itu bantuan pribadi Gubernur, silahkan saja mau kemana, tapi kalau atas nama provinsi lebih baik ada skala prioritas,” pungkas Iwan.
