KOTA BANDUNG, Inionline.id – Lonjakan kasus COVID-19 membuat kapasitas rumah sakit di Jawa Barat (Jabar) menjadi sangat terbatas. Perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit diprioritaskan untuk kasus dengan gejala berat sampai kritis. Sedangkan, pasien COVID-19 tanpa gejala atau bergejala ringan dapat menjalani isolasi mandiri (isoman) dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan.
Guna mendukung manajemen perawatan pasien COVID-19 yang menjalani isoman, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar meluncurkan fitur Isolasi Mandiri dalam portal Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar).
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, fitur Isolasi Mandiri digagas untuk memudahkan masyarakat Jabar yang menjalani isoman dalam mengakses layanan telekonsultasi serta pengajuan paket obat dan multivitamin.
“Selama ini kami melihat tekanan luar biasa pada rumah sakit. Padahal tidak semuanya sebenarnya perlu dirawat di rumah sakit, hanya sekian persen sebenarnya bisa dirawat di luar rumah sakit atau menjalani isoman,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (5/7/2021).
Melalui fitur Isoman, Warga Jabar bisa mendapatkan informasi praktikal selama menjalankan isolasi mandiri yang meliputi: panduan isoman di rumah, prosedur pemantauan kontak erat, kriteria selesai isoman, serta pengajuan layanan telekonsultasi dan obat-obatan dengan mengunjungi portal Pikobar di https://pikobar.jabarprov.go.id/.
Kang Emil berharap layanan telekonsultasi yang dihadirkan pada Fitur Pikobar Isolasi Mandiri dapat menjadi upaya bersama dalam mengurangi beban fasilitas kesehatan dan rumah sakit di Jabar. Apalagi tingkat keterisian tempat tidur RS di Jabar per Minggu (4/7/2021) mencapai 91,05 persen.
“Yang menjalani isoman jumlahnya cukup banyak dan saya menerima komplain dari warga yang kebingungan harus berkonsultasi ke siapa. Lalu, mereka juga kebingungan mendapatkan obat-obatan dan suplemen,” ucapnya.
“Problem di luar rumah sakit ini menjadi latar belakang dan inisiatif Pemda Provinsi Jabar membuka konsultasi dokter secara online melalui Pikobar dan memberi obat serta suplemen gratis sesuai prosedur kepada mereka yang isoman,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Mochamad Ichsan Maoluddin mengatakan bahwa satu tahun pasca aplikasi Pikobar diluncurkan, konten baru berupa fitur isolasi mandiri.
“Pikobar ini harapannya bisa memberikan ruang untuk pelayanan, ada yang bilang gratis dan lain sebagainya, kalau masalah gratis itu kita belum bisa garansi karena ketika saya berdiskusi dengan rekan-rekan di Komisi V jangan sampai ekspektasi terlalu tinggi sehingga misal ada satu keluarga terpapar Covid-19 lalu mereka klik aplikasi itu harapannya akan ada bantuan,” tutur Ichsan.
Lanjut,”misal ada trace dan lain sebagainya ya itu okelah sebagai wawasan, tetapikan ekspektasi besar masyarakat itu akan ada bantuan, ada pelayanan, atau seperti apa begitu, ini kami sedang melihat efektifitas aplikasi Pikobar dan para penggunanya yang familiar dengan multimedia atau sosmed,” imbuh Ichsan.
Legislator asal Kabupaten Bogor ini mempertanyakan efektifitas aplikasi Pikobar di wilayah-wilayah pelosok Jawa Barat yang diyakininya belum familiar terhadap Pikobar.
“Tetap harus ada sentral yang bisa menyambungkan antara pasien yang terpapar di pelosok, walaupun masyarakat yang tinggal di pelosok kecil kemungkinan terpapar Covid namun inti dari semuanya adalah Pemprov Jabar harus konsisten bagaimana mereka menjalankan PPKM darurat ini,” tegas Ichsan.
Menurutnya, harapan dari pemberlakuan PPKM darurat ini bisa menekan grafik Covid-19.
“Kita mau lihat dalam dua pekan ini, hasil PPKM darurat seperti apa, saat ini pemantauan kami melalui daring karena ketika ada situasi kedaruratan kami pun harus memberikan contoh yang baik,” pungkas Ichsan, Selasa (06/07/2021).
