KAB. CIANJUR, Inionline.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mendorong desa dan kelurahan di Jabar memiliki ruang isolasi untuk pasien COVID-19 bergejala ringan sampai sedang.
Dirinya pun memastikan pasien COVID-19 yang menjalani isolasi di ruang isolasi desa dan kelurahan akan tetap mendapatkan perawatan dan pemantauan dari dokter maupun tenaga kesehatan. Fasilitas ruang isolasi pun dipastikan memadai.
“Kalau ringan dan sedang dirawatnya di desa saja, yaitu di puskesmas atau ruang isolasi yang sudah ada,” kata Kang Emil usai meninjau RSUD Sayang Cianjur, Kabupaten Cianjur, Selasa (22/6/2021).
“Seluruh desa sudah wajibkan punya ruang isolasi, nanti dipantau oleh puskesmas dan kepala desa. Kalau dia gejalanya ringan sedang, tidak usah ke rumah sakit,” imbuhnya.
Sebelum meninjau RSUD Sayang Cianjur, Kang Emil lebih dulu meninjau ruang isolasi Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Ruang isolasi berupa rumah tersebut memiliki fasilitas yang cukup memadai.
“Anggarannya dari dana desa sekitar 8 persen diperuntukan bagi penyediaan ruang isolasi,” ucapnya.
“Tadi memastikan desa-desa di Jabar punya ruang isolasi sehingga tidak semua yang terkonfirmasi positif COVID-19 harus ke rumah sakit,” tambahnya.
Menurut Kang Emil, keberadaan ruang isolasi di setiap desa dan kelurahan dapat menekan tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19. Mengingat masih ada pasien bergejala ringan dan sedang menjalani isolasi di rumah sakit, seperti di RSUD Sayang Cianjur.
Mendengar hal tersebut, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan mempertanyakan peran anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan dana desa yang notabene berasal dari Pemerintah Pusat.
“Pertama tentunya, kalau punya itikad seperti itu harus mendorong ke Pemerintah Pusat untuk memberikan aturan main yang benar bagi dana desa yang digunakan untuk ruang isolasi itu,” ujar Iwan.
Hal ini menjadi tugas Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorongnya kepada Pemerintah Pusat.
“Harusnya juga provinsi mensupport juga dengan kemampuan kekuatan keuangannya, jangan sampai mengatasnamakan provinsi tapi tidak punya duitnya,” kata Iwan.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor ini menginginkan agar dorongan Ridwan Kamil ini bersifat komprehensif.
“Betul, ide yang bagus bahwa setiap desa harus memiliki ruang isolasi dengan anggaran dana desa tapi harus ada back up dari Pemerintah Desa ketika mengeluarkan dana untuk itu dia tidak bersalah, harus ada pagarnya yang memagari aparat desa saat mengeluarkan anggaran dana desa sehingga tidak salah,” pungkas Iwan.
