by

Pemda Provinsi Jabar Klaim Sukses Tekan Angka Perkawinan Anak, Iwan Suryawan Minta Pastikan Dulu Keabsahan Datanya

KOTA BANDUNG, Inionline.id – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat (DP3AKB Jabar) berhasil menekan angka pernikahan anak di Jawa Barat melalui program Stop Perkawinan Anak Jawa Barat (Stopan Jabar).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat (DP3AKB Jabar) berhasil menekan angka pernikahan anak di Jawa Barat melalui program Stop Perkawinan Anak Jawa Barat (Stopan Jabar).

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PKK) DP3AKB Jabar Iin Indasari dalam Podcast Juara (31/5/2021) menjelaskan pada tahun 2020 Gubernur Jawa Barat menginstruksikan DP3AKB Jabar untuk menekan angka perkawinan anak menjadi dibawah 15.000.

Program Stopan Jabar berhasil menekan angka perkawinan menjadi 9.821 kasus, jumlah tersebut melampaui target yang diberikan Gubernur Jawa Barat yakni 15.000 kasus.

“Saat pandemi, kami khawatir akan ada kenaikan kejadian perkawinan anak. Tapi itu tidak terjadi. Data dari Kemenag, perkawinan anak di Jabar pada 2020 sebanyak 9.821 perkawinan, secara umum di Jawa Barat berhasil ditekan dari 21.499 menjadi 9.821, meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang meningkat,” ucap Iin Indasari.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan mengatakan bahwa pemahaman masyarakat akan Penyuluhan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).

“Selain itu pastikan dulu datanya, kondisi riilnya di lapangan seperti apa, ambil datanya itu dari semua lembaga-lembaga yang bergerak diperlindungan anak secara 27 kota-kabupaten pasti punya data angka-angkanya,” kata Iwan, Selasa (08/06/2021).

Menurutnya, kroscek sangat penting dalam hal ini guna memastikan bahwa klaim Pemprov Jabar atas penekanan angka perkawinan anak masuk kategori sukses.

“Tidak semuanya dari program itu, tapi bahwa upaya yang dilakukan Pemprov Jabar untuk menekan angka perkawinan anak dibawah umur ada diberbagai daerah, bahkan sebetulnya berita yang kami dapatkan dengan adanya sistem pendidikan online banyak terjadi pernikahan muda, makannya kita harus kroscek dulu,” ungkap Iwan.

Legislator asal Kota Bogor ini menekankan hal yang paling penting justru ada di edukasi serta preventif dan promotifnya harus dikuatkan agar memberikan informasi kepada masyarakat terkait bahayanya menikah diusia muda.