Inionline.id – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung sepenuhnya untuk penganggaran Cabang Dinas ESDM diseluruh Cabang Dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2022. Pasalnya, beberapa persoalan yang terdapat di Cabang Dinas ESDM Wilayah VI misalnya cukup prihatin dengan masih minimnya pasokan listrik di sebagian besar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Hal itu tentu bertolak belakang dengan program listrik masuk desa sebagai bagian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ini sangat ironis tentang tenaga listrik masuk desa. Padahal, berkaitan dengan Cabang Dinas ESDM masih bisa dioptimalkan dari sisi penganggaran,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Memo Hermawan di Cabang Dinas ESDM Wiayah VI Kabupaten Tasikmalaya.
Selain itu, lanjut Memo, pengelolaan energi terbarukan yang masih dalam tahap pengembangan yang seharusnya sudah dapat direalisasikan mulai dari 2020 lalu lantaran terbentur regulasi pusat. Dinas ESDM Jabar memiliki enam (6) Cabang Dinas yang tersebar di beberapa wilayah di Jabar, masing-masing Cabang Dinas ESDM menangani persoalan Kelistrikan, Pertambangan, Air Bawah Tanah dan, Energi Baru dan Terbarukan, namun, plot anggaran sangat minim.
“Masing-masing Cabang Dinas ESDM ada yang hanya diplot hanya sebesar Rp,1,5 hingga 1,8 miliar pertahun. Untuk Cadin ESDM Wilayah IV sendiri hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1,5 M. Dari Rp.1,5 Miliar tersebut digunakan untuk sewa kantor sebesar Rp.335 juta, sisanya untuk operasional dan kebutuhan/kegiatan rutin. Tidak lebih dari Rp 600 juta untuk operasional dua bulan,” katanya.
Dikatakan Memo, sebenarnya Komisi IV DPRD jabar sudah mendorong untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk Dinas ESDM beserta Cabang Dinasnya, namun, oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) selalu dipotong. Hal ini karena pengalokasian untuk Dinas ESDM bukan berdasarkan skala prioritas program melainkan berdasarkan plot pagu anggaran. Misalkan, kata Memo, untuk Dinas ESDM Jabar di plot dalam pagu anggaran sebesar Rp.50 Miliar, Dana tersebut, harus di distribusikan juga untuk ke enam Cadin wilayah. Sehingga, masing-masing Cadin Wilayah dapat juga tidak sama.
“Kedepan kita akan mendorong mitra kerja Komisi IV dalam pembahasan penyusunan anggaran, agar tidak alagi menggunaklan sistem plot pagu anggaran, tetapi disusun berdasarkan skala prioritas program. Sehingga, program-program yang masuk skala prioritas tetap dapat dijalankan. Apalagi program tersebut terkait dengan janji poltik gubernur yang dituangkan dalam RPJMD,” ucapnya.
Lebih lanjut, Memo mengatakan, terkait program sambungan baru listrik untuk keluarga tidak mampu yang dicanangkan oleh Pemprov Jabar juga tidak dapat berjalan maksimal. Bahkan, nyaris tidak ada, kalau tidak ada dibantu oleh dana CSR.
“Sebenarnya, masih ada sekitar 205 ribu KK di Jabar yang hingga kini belum dapat menikmati aliran listrik, namun, karena anggaran tersedot untuk penanganan covid-19, sehingga pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan aliran listrik untuk keluarga tidak mampu, walaupun sudah dibantu dari dana CSR”, tegasnya. Tasikmalaya, Selasa 23/02/21.
