by

Melihat Kesiapan Pengusaha Farmasi dan Alkes Membantu Vaksinasi

Inionline.id – Pemerintah menargetkan program vaksinasi covid-19 readyviewed selesai dalam 15 bulan dengan target 181 juta orang. Namun, upaya pencapaian target tersebut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari terbatasnya alat bantu vaksinasi hingga proses distribusi.

Dalam proses distribusi, misalnya, pemerintah belum menyelesaikan persoalan rantai dingin (cold chain) yang terdiri dari lemari es dan freezer untuk menyimpan vaksin, serta termos (vaccine carrier) untuk membawa vaksin ke tempat imunisasi.

Gabungan Pengusaha Farmasi Dorojatun Sanusi mengatakan pelaku industri kesehatan telah menawarkan diri sejak lama untuk membantu pemerintah menyiapkan hal-hal tersebut. Namun, pembicaraan baru intensif digelar awal bulan ini jelang dimulainya tahap pertama vaksinasi.

Padahal, kata dia, seharusnya persoalan cold chain masuk dalam tahap perencanaan yang dibahas paling awal mengingat besarnya jumlah sasaran program vaksinasi.

“Apakah Bio Farma memiliki kapasitas cukup besar untuk menampung hasil produksi? Cold storage yang besar jumlahnya. Kami sudah sejak lima bulan lalu (sampaikan) tapi approach yang efisien terus terang baru dimulai awal bulan ini,” ucap Dorojatun, Kamis (14/1).

Saat ini, kata Dorojatun, ada sembilan perusahaan farmasi yang siap membantu Bio Farma menyiapkan cold chain. Fasilitas perusahaan farmasi swasta tersebut diyakini dapat membuat distribusi vaksin lebih luas dan merata.

“Karena kami sudah melakukan inventarisasi dari segi distribusi yang kita sebut pedagang besar farmasi itu ada sekitar 9 perusahaan dengan level nasional. Artinya sebagian besar tersedia di provinsi terentu. Tidak seluruhnya, karena provinsi tertentu ada yang relatif kecil sarananya,” imbuh Dorojatun.

Di samping itu, menurutnya, kerja sama dengan swasta juga dapat meringankan biaya investasi BUMN untuk menambah fasilitas cold chain.

Namun, jika pemerintah benar-benar ingin mengandalkan sembilan perusahaan tersebut, skema business to business harus segera dibahas agar win win solution dapat tercapai.

“Untuk mengelola ini kan ada cost, harus dibicarakan b to b antara produsen Bio Farma dengan 9 perusahaan itu bagaimana pengaturannya. Jangan sampai di belakang ada masalah administrasi aliran dana mencurigakan dan sebagainya,” terangnya.

Pemerintah, kata Dorojatun, juga harus membicarakan masalah cold chain secara terbuka dengan para pengusaha untuk dapat melihat berapa bagaimana kemampuan swasta dan BUMN dalam menyiapkan rantai dingin.

“Karena kami juga tidak hanya memikirkan vaksin vaksin covid yang akan masuk, tapi juga produk lain yang dibutuhkan untuk life saving,” ujarnya.

Hal serupa juga perlu dilakukan kepada pihak rumah sakit, klinik, hingga pihak lain yang terlibat dalam proses vaksinasi. Dari diskusi tersebut pemerintah bisa mengetahui kesiapan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, kesediaan cold storage di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

“Kalau pakai kontainer, mudah di-handle. Tapi tak mungkin dibawa ke tempat imunisasi terpencil jadi harus ada alat angkut yang sesuai juga, bagaimana kesiapannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang I Promosi Produk Dalam Negeri Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) Erwin Hermanto mengatakan beberapa perusahaan yang tergabung dalam asosiasinya siap untuk menyediakan produk lemari pendingin (freezer medis) untuk mendukung vaksinasi.

Hanya saja, belum diketahui berapa besar kebutuhan produk tersebut untuk vaksinasi massal covid-19. “Anggota-anggota kami seperti PT Kalmed Manufaktur Indonesia dan PT Panasonic Healthcare Indonesia sudah mampu memproduksi dengan kapasitas total sekitar 1.000 unit per bulan,” terangnya.

Di luar lemari pendingin, asosiasi juga siap membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan syringe atau alat suntik untuk vaksnasi. Saat ini, beberapa perusahaan anggota Aspaki bisa mencapai kapasitas produksi sebanyak 850 juta pieces (pcs) per tahun.

“Industri sudah mengantisipasi dan melakukan persiapan dalam rangka mengantisipasi program vaksinasi covid-19 dan sudah siap melayani kebutuhan nasional dengan kapasitas dua miliar pcs per tahun di tahun 2021,” ucapnya.

Erwin melanjutkan anggota-anggota Aspaki seperti PT Oneject Indonesia, PT Jayamas Medica Industri dan PT Top Point Medical, juga siap bermitra dengan lembaga-lembaga terkait.

Oneject Indonesia, misalnya, melakukan penandatanganan penyediaan 111,5 juta pcs alat suntik Oneject ADS 0,5 ml yang berstandard WHO dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 60 persen dengan Kementerian Kesehatan untuk persiapan vaksinasi covid-19.

Dalam hal ini, kata Erwin, alat suntik ADS menjadi produk wajib untuk program imunisasi dan vaksinasi termasuk untuk covid-19.

Auto Disable Syringe (ADS) yang diproduksi oleh Oneject Indonesia, Top Point Medical, Jayamas Indonesia, dan Nipro Indonesia adalah alat suntik yang setelah satu kali digunakan secara otomatis menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi,” ucapnya.

Aspaki, lanjut Erwin, juga optimistis bahwa anggota-anggotanya dapat memastikan ketersediaan alat suntik berkualitas dan aman serta bernilai TKDN tinggi untuk mencukupi kebutuhan program vaksinasi covid-19.