Bogor, Inionline.id – Wabah Sars Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan virus corona tampaknya benar-benar menghantam dunia pendidikan Jawa barat serta kota Bogor pada umumnya. Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar, banyak laporan masuk kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa barat maupun Anggota DPRD Kota Bogor tentang berbagai kasus yang dialami oleh sekolah-sekolah terutama sekolah swasta.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti menjelaskan bahwa dirinya sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Fahrudin dimana yang pertama Endah membahas masalah honor guru.
“Terakhir saya bertanya masalah honor guru TPQ dan PAUD yang sampai hari ini sistemnya belum mendapat pencerahan, kalau untuk guru sekolah bisa menggunakan dana BOS tapi kita harus bertanya lagi kepada pemerintah karena ini kondisi luar biasa karena covid-19 ini, swasta yang menggaji gurunya dari bayaran orang tua murid saat ini kesulitan, apakah dana BOS ini bisa dipakai sepenuhnya atau tidak untuk gaji guru hingga Juni,” ujar Endah pada Sabtu (02/05/2020).
Dirinya menilai Dinas Pendidikan Kota Bogor pergerakannya sangat kurang dalam keberpihakannya kepada para guru.
“Setiap saya tanya, jawabannya selalu sama, tidak ada masalah apa-apa, atau nanti kita bantu, tapi gaji guru tidak cair juga,” kata Endah.
Selain itu Endah berharap agar Dinas Pendidikan Kota Bogor menyiapkan sebuah standard operasional (SOP) baku untuk sistem pembelajaran online yang saat ini dijalankan di seluruh sekolah di Kota Bogor, pasalnya dari pantauan Endah di lapangan, sifat pembelajarannya hanya penugasan, tidak ada gimik-gimik menarik dalam proses belajar mengajar via daring ini, hal tersebut membuat Endah menilai Disdik Kota Bogor harus mengupgrade para guru agar lebih inovatif dalam mengajar siswa-siswi sehingga outputnya jadi lebih baik.
“Dengan adanya SOP baku itu koreksi antara pihak sekolah dan orang tua murid akan lebih mudah, dan juga saya mendorong agar para guru diberikan insentif untuk pulsa karena mereka bertugas via online saat ini,” tutur Endah.
Dari tingkat SMA dan SMK yang menjadi kewenangan provinsi Jawa Barat, Anggota Komisi V DPRD Jabar yaitu Iwan Suryawan angkat bicara terkait hantaman covid-19 terhadap dunia pendidikah khususnya di dapil Jabar VII (Kota Bogor). Iwan menjelaskan bahwa masalah ditingkat SMA ada pada dua arah yaitu pada yayasan sekolah swasta yang kesulitan menggaji guru dan sisi yang satunya lagi adalah pihak orang tua murid di sekolah swasta tersebut yang penghasilannya terganggu karena wabah covid-19 sehingga kesulitan membayar sekolah.
“Kemarin kita mendesak pemerintah provinsi Jawa barat untuk SMA dan SMK agar segera mencairkan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), untuk mengatasi masalah kesulitan sekolah swasta ini,” kata Iwan.
Politisi PKS ini juga menambahkan bahwa masih ada beberapa sekolah swasta yang hendak ujian dan masih membebankan bayaran kepada murid-muridnya.
“Beberapa aduan masuk ke saya dan saya pun sudah mengkonfirmasi kepada kepala dinas pendidikan provinsi Jawa barat yaitu dr. Dewi Sartika, menurut beliau hal tersebut bisa dimusyawarahkan antara pihak sekolah dengan orang tua murid, ada biaya-biaya yang bisa dihilangkan seperti uang perpisahan, kan tidak akan ada event perpisahan karena wabah corona ini,” pungkas Iwan.
Dirinya pun akan mendorong KCD Dinas Pendidikan Jawa barat untuk aktif mengengahi jika masyarakat kota Bogor akan melakulan rapat musyawarah bersama sekolah-sekolah swasta untuk menemukan solusi terkait pembiayaan sekolah swasta ini.
“Dan yang paling penting untuk semua yang berbau anggaran dari pemerintah yamg harus turun ke sekolah termasuk untuk guru di dalamnya baik itu dana sertifikasi, BPMU, segera cairkan, jangan ditahan-tahan karena itu untuk kehidupan guru, sekolah agar tetap bertahan ditengah situasi seperti ini,” tegas Iwan.
Kepala Dinas Pendidikan kota Bogor, Fahrudin menyatakan setuju dengan tuntutan aleg DPRD Kota Bogor yang menginginkan adanya sebuah SOP bagi sistem pembelajaran online di kota hujan karena menyadari bahwa proses belajar mengajar memiliki target tersendiri.
“Keputusan pembelajaran online ini dimulai 16 Maret 2020, saya dan semua pihak terkejut dengan kejadian luar biasa yang cepat ini, tapi hal tersebut memacu dinas pendidikan, para kepala sekolah, guru-guru agar bagaimana proses pembelajaran terus berjalan,” ucap Fahrudin.
Dirinya pun mengakui di awal proses belajar online ini banyak siswa mengeluh karena dinas pendidikan sendiri belum menemukan pola pembelajaran jarak jauh yang bagus.
Sedangkan untuk kesulitan pembiayaan operasional sekolah swasta di kota Bogor, fahrudin menghimbau kepada orang tua siswa sekolah swasta yang masih mampu membayar iuran sekolah agar segera membayar kepada sekolah dengan mengedepankan asas gotong royong sehingga guru dan sekolah-sekolah swasta tetap bisa bertahan.
Terkait BPMU dari pemerintah provinsi Jawa barat untuk kota Bogor senilai 23.153.900 milyar rupiah, fahrudin mengakui tidak mengetahui sama sekali kabar terbarunya. Dirinya menunjuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat atau KCD Disdik provinsi Jawa barat yang menaungi kota Bogor terkait penanggung jawab program tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat, dr. Dewi Sartika belum merespon permintaan wawancara dari Inionline.Id.
