Inionline.id – WAKIL Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS Ir H Abdul Hadi Wijaya M.Sc menyampaikan apresiasinya terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dr Ir Dewi Sartika M.Si.
Gus Ahad, sapaan akrab Abdul Hadi Wijaya, memberikan penghargaan tinggi kepada Dewi Sartika yang telah meluncurkan surat tertanggal 15 April 2020 tentang pembiayaan pendidikan, khususnya yang bersumber dari masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini.
“Surat tersebut memberikan kejelasan kewenangan kepala sekolah dan pemilik sekolah untuk melakukan kajian ulang RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang pembiayaannya bersumber dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” kata Gus Ahad saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (22/4/2020).
Di sisi lain, sambungnya, ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 yang mengizinkan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
“Sehingga berbagai hal terkait bantuan, seperti pulsa untuk anak-anak belajar secara daring, operasionalnya, kemudian juga berbagai penangangan lainnya, itu bisa dilakukan secara legal karena ada payung hukum yang melindunginya,” ujar Gus Ahad.
Terlebih, kata dia, kebijakan pemerintah untuk APBS ini bahkan sudah dilakukan pada segmen lainnya, yaitu modifikasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Saat ini dimungkinkan menggeser belanja yang sebelumnya sudah diamanatkan pada rencana anggaran desa tahun 2020, untuk berbagai kebutuhan penangangan dampak kesehatan maupun ekonomi akibat pandemi COVID-19,” ucapnya.
Jadi, kata Gus Ahad, ini ada semacam keselarasan untuk perubahan APBS. Diharapkan ini bisa menjadi tambahan atau penguat jaring pengaman bagi masyarakat Jabar, khususnya di sektor pendidikan.
“Untuk sekolah negeri, Insya Allah tidak akan masalah karena dananya besar. Kemudian, anggaran untuk gaji guru dan tunjangannya juga sudah ditanggung pemerintah provinsi,” kata dia.
Sementara untuk sekolah swasta, ini yang harus menjadi perhatian. Karenanya, Gus Ahad menggarisbawahi agar Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) segera direalisasikan.
“Kabar baiknya, saya mendapatkan informasi dari Kadisdik Jabar bahwa Rp495 miliar dari Rp689 miliar yang dianggarkan untuk BPMU sudah dalam proses pencairan,” ujarnya.
Bila di lihat dari jumlah sekolah, maka dari 5.261 sekolah, sebanyak 3.767 sekolah di antaranya sedang proses pencairan. Artinya, pencairan BPMU ini sudah mencapai 72 persen.
“Semoga dalam satu dua hari ini bisa sebanyak mungkin BPMU masuk ke kas sekolah dan bisa dipergunakan sesuai peruntukannya. Yang utama, yaitu bagaimana agar para guru atau tenaga kependidikan ini bisa terjaga penghasilannya. Sehingga mereka tidak perlu masuk ke dalam kelompok miskin baru,” ucapnya.
Gus Ahad juga berharap agar proses realisasi pencairan-pencairan dana, baik BPMU dari provinsi dan BOS dari pusat, bisa segera sampai ke rekening sekolah.
“Saya mohon kepala sekolah agar mengalokasikannya dengan sebijak mungkin. Pertama, prioritaskan kepada guru yang sudah terdaftar yang memenuhi syarat untuk dibiayai,” ujarnya.
Kedua, sambung Gus Ahad, lakukan pembiayaan-pembiayaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang masih membutuhkan biaya.
“Misalkan untuk belajar jarak jauh secara daring dan untuk hal-hal yang nantinya diperlukan dalam rangka penguatan atau penyelamatan jaring pengaman sosial bagi para personel yang ada di sekolah,” ucapnya.
Dirinya pun menyampaikan ucapan selamat memasuki masa-masa ibadah Ramadan bagi para insan pendidikan. Pesannya, tetap berikan keteladanan dan jalankan tugas kependidikan dan manfaatkan momentum ini untuk meningkatkan ketakwaan diri maupun anak didik.
“Mari memperbanyak doa dan ibadah di Bulan Ramadan ini agar kita semua selamat dan terhindar dari bencana, dan COVID-19 ini segara Allah angkat dari bumi Indonesia,” ujarnya.
