Bogor, Inionline.Id – Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menggelar reses I tahun sidang 2019-2020 di Tegalgundil, Kecamatan Bogor utara, Kota Bogor, pada Kamis (26/12/19).
Atang tidak sendiri, pada kesempatan reses ini dirinya mengajak kolaborasi Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa barat, Iwan Suryawan untuk hadir pada gelaran reses tersebut.
Azimah Murod selaku warga RW 17 Tegalgundil menyatakan keresahannya terkait Tawuran SMU 7 Kota Bogor yang kadang bentrok dengan SMU 6 atau SMA 8 Kota Bogor yang terjadi di sekitaran wilayah RW 17.
“Yang meresahkan warga masalah keamanan, anak-anak yang sedang duduk saja kadang seenaknya saja diserang, sudah ada beberapa korban warga kami,” ujar Zimah.
Kejadian terakhir berlangsung pada bulan November 2019 namun menurut Zimah masih bisa dicegah oleh warga.
Taman Palupuh Kota Bogor dianggap sebagai titik panas kegiatan yang meresahkan warga sekitar yang dianggap kurang pengawasan oleh pemerintah Kota Bogor.
“Kadang juga ada yang minum-minuman keras, penyebabnya ada salah satu warung yang menjual miras, sudah beberapa kali dirazia tapi kembali berjualan lagi setelahnya,” kata Zimah.
Selain masalah keamanan, warga Tegalgundil juga mengeluhkan masalah banjir yang melanda wilayah mereka, pasalnya ketika hujan deras tiba dengan durasi waktu yang agak lama, rumah warga di wilayah tersebut beberapa titik langsung terendam banjir bahkan hingga sepinggang orang dewasa.
Iwan Suryawan mengomentari masalah banjir bahwa provinsi Jawa barat siap membantu Kota Bogor apabila masalah anggaran dari APBD Kota Bogor tidak mencukupi untuk mengatasi masalah banjir.
“Ketika nanti berhubungan dengan masalah aliran sungai, itu merupakan salah satu kajian yang harus kita support pada Kota Bogor lewat APBD Provinsi Jawa barat,” kata Iwan.
Selain itu Iwan menambahkan terkait kondisi keamanan di wilayah taman Palupuh, menurutnya menjadi tugas pemerintah Kota Bogor untuk menghadirkan keamanan dan ketertiban yang juga didukung oleh masyarakat yang menjaga lingkungan tersebut.
Atang Trisnanto juga menjelaskan bahwa secara prosedural konsep anggaran Kota Bogor adalah T + 1 dimana usulan hari ini akan direalisasikan pada tahun berikutnya sementara banyak kebutuhan warga yang mendesak dan harus segera dilakukan secepatnya.
“Maka DPRD dalam konteks ini hanya bisa memfasilitasi dalam program-program yang sudah di anggarkan, apakah dari masing-masing SKPD dan akan dialokasikan untuk hal yang dirasa sangat mendesak misalkan masalah keamanan di taman Palupuh tadi,” tutur Atang.
Langkah preventif yang akan dilakukan Atang adalah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Satpol PP Kota Bogor untuk mengamankan wilayah taman Palupuh untuk menghilangkan hal-hal negatif yang menjadi keluhan warga sekitar.
“Terkait penanganan masalah banjir, kedepannya kita harus melihat program ini secara terbagi, saya melihat saat ini penanganannya masih sebatas satu dua titik yang skala kecil, tidak menyeluruh, jangan sampai di sisi hulu saja tapi ke hilirnya tidak,” ujar Atang.
Atang mencontohkan di Kota Bogor ada satu titik misalnya hanya 100 meter saja yang diperbaiki drainasenya, dengan memperbesar volume saluran air, tapi seterusnya tidak. Politisi PKS itu juga menjelaskan anggaran di Dinas PUPR dan Perumkin Kota Bogor ada anggaran 350 sampai dengan 400 miliar untuk pembangunan infrastruktur Kota Bogor dan termasuk mengatasi masalah banjir di dalamnya. (JC)
