Bogor, Inionline.id – Curah hujan yang cukup tinggi di Kota Bogor mengakibatkan beberapa titik mendapat musibah, salah satunya terjadi di jalan raya Katulampa, RW 19, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor yang mengalami longsor sepanjang 20 meter di sisi jalan beton yang baru rampung sekitar 5 bulan yang lalu.
Komar Ismanjaya selaku tokoh masyarakat sekitar dan mantan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat menyatakan longsor sudah terjadi 4 hari dan belum ada tindakan apapun dari Pemerintah Kota Bogor.
“Kemarin ada pemotor yang ngebut, karena tanda peringatan longsornya hanya bangku rusak, batang pohon, dan terpal biru, hampir saja terjadi kecelakaan fatal yang bisa menimbulkan korban jiwa,” ujar Komar di lokasi longsor pada Minggu (29/12/12).
BPBD dan Dinas PUPR baru sampai tahap monitoring saja ke lokasi kejadian, Komar menenggarai hal ini disebabkan masalah anggaran Pemkot Bogor sehingga sampai hari ini belum ada tindakan preventif apapun termasuk pengadaan rambu peringatan area longsor ataupun pembatas jalan yang memadai.
“Harapan kami sebagai masyarakat, karena jalur ini sangat vital dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, jika jalan ini roboh maka habislah kami tidak mendapat jalan,” kata Komar.
Selain itu Komar mengakui bahwa sudah bertahun-tahun turab tebingan jalan raya Katulampa ini diajukan, hanya saja tidak ada tindakan dari Pemkot bahkan yang terjadi adalah saling lempar kewenangan antara Pemkot Bogor dan Pemprov Jabar yang dianggap tebingan tersebut adalah wilayah sungai Ciliwung.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan Kota Bogor, Iwan Suryawan yang meninjau langsung lokasi longsor menyatakan lingkup area longsor ini vital karena terhubung dengan bendungan Katulampa yang notabene selalu dipantau oleh pemerintah pusat.
“Paling tidak segerakanlah lakukan penanganan teknis terlebih dahulu seperti turab, atau pemasangan bronjong yang bisa menahan longsor, jangan sampai menunggu hujan lalu longsor makin parah, itu yang harus segera dilakukan,” tegas Iwan.
Politisi PKS itu juga memastikan, secara informal Iwan telah menghubungi Komisi IV DPRD Provinsi Jawa barat dan PSDA pun sudah tinggal menunggu tindakan teknis lebih lanjut di lokasi longsor.
“Jika dipaksakan selama tiga bulan pun sebenarnya ini beres, hanya saja proyek teknis seperti ini harus melalui proses yang agak panjang seperti tender dan lain-lainnya, maka dari itu yang paling penting sekarang langkah teknis secepatnya supaya area longsor ini tertangani dengan baik,” ujar Iwan.
Anggota DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhillah yang turut meninjau lokasi longsor menegaskan bahwa secara pribadi Anna menginginkan penanggulangan longsor ini diambil oleh BPBD Kota Bogor karena dianggap bisa terjadi percepatan anggaran.
“Walaupun pinggiran sungai ini kewenangan provinsi Jawa barat, akan tetapi yang merasakan imbasnya adalah warga Kota Bogor, jadi kita tidak bisa menunggu sampai anggaran provinsi turun ke Kota Bogor,” tutur Anna.
Dirinya berharap agar Pemerintah Kota Bogor cepat tanggap menangani longsor Katulampa ini karena dalam jangka waktu satu minggu ke depan ketika sekolah sudah aktif lagi tentunya volume kendaraan kembali meningkat di jalan itu maka bisa membahayakan pengendara yang melintas termasuk anak-anak sekolah di sekitaran Kelurahan Katulampa.
